Beranda News MPC Pemuda Pancasila “Hadang” Muprovlub Kadin Jabar

MPC Pemuda Pancasila “Hadang” Muprovlub Kadin Jabar

TVBERITA.CO.ID – Rencana Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Muprovlub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Barat yang akan digelar di Prime Plaza Hotel, Kota Bukit Indah, Purwakarta mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat di wilayah tersebut.

Pasalnya, pada agenda yang rencananya akan dihadiri oleh ratusan perwakilan Kadin dari kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat itu dikhawatirkan akan menjadi pandemi baru penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah Purwakarta dan sekitarnya.

“Catat! Purwakarta masih wilayah pergerakan Covid-19 yang tercatat penyebarannya masih ada,” jelas Sekertaris MPC Pemuda Pancasila Purwakarta Asep Kurniawan, Kamis (27/8).

“Musyawarah tingkat provinsi itu dipastikan mengundang kerumunan massa dari berbagai wilayah di Jawa Barat,” tegasnya.

“Kekhawatiran kita penyebaran virus terjadi dalam acara tersebut, karena kita ketahui bersama bahwa Pandemi Covid-19 masih belum selesai, termasuk di Purwakarta,” ungkap pria yang akrab disapa Fapet ini.

Ditegaskan, secara formal MPC PP Purwakarta telah melayangkan surat keberatan pelaksanaan agenda Kadin Jabar tersebut kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Purwakarta.

“Pernyataan keberatan digelarnya agenda-agenda jelas beralasan, memutus rantai penyebaran Covid-19 lebih penting dari pada membuat kegiatan yang mengundang kerumunan massa, siapa yang akan menjamin tidak akan ada penyebaran Covid-19, catatan kami di Purwakarta masih saja ada warga yang terpapar Covid-19,” paparnya.

MPC PP Purwakarta juga minta gugus tugas, kepolisian dan pihak terkait lainnya menyikapi hal ini.

“Pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas Covid-19 juga diminta berkaca pada pengalaman pelaksanaan Musda HIPMI yang digelar pada Maret 2020 lalu di salah satu Hotel di Karawang yang menjadi klaster penyebaran Covid-19,” ujar Fapet.

“Bahkan, saat itu Bupati Karawang juga dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 dan harus menjalani perawatan dan isolasi, Pemkab Purwakarta harus berani mengeluarkan larangan untuk kegiatan tersebut,” pungkasnya. (trg/fzy)