JAKARTA – Partai Demokrat meradang usai Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Padahal, Demokrat menilai harusnya yang menjadi cawapres Anies adalah Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan kekecewaannya. Ia lantas berbicara pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati ketiga parpol.
Baca juga: Cak Imin Bilang, Siapapun yang Bersama PKB Maka Jadi Pemenang Pilpres 2024
“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” jelasnya, Jumat, 1 September 2023.
Menurutnya, skema Anies dipasangkan dengan Cak Imim diumumkan secara sepihak oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Terlebih keputusan tersebut tanpa melibatkan Demokrat dan PKS.
“Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.
“Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ungkap Riefky dalam keterangannya Kamis malam, (31/8/2023).
Baca juga: Elite Demokrat Sebut Tiga Nama Ini Layak Maju di Pilkada Karawang, Siapa yang Terbaik?
Riefky mengungkapkan tiba-tiba Surya Paloh bekerja sama dengan PKB dan mengusung pasangan Anies-Cak Imin. Lanjut Riefky, persetujuan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Surya Paloh.
“Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh,” ucapnya.
Partai Demokrat dan PKS yang menjadi koalisi ‘dipaksa’ untuk menyetujui keputusan tersebut.
“Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat ‘dipaksa’ menerima keputusan itu,” ujarnya. (*)
