Beranda Regional Di Purwakarta Diduga Banyak Tempat Usaha Tak Berizin

Di Purwakarta Diduga Banyak Tempat Usaha Tak Berizin

Di Purwakarta Diduga Banyak Tempat Usaha Tak Berijin

PURWAKARTA-Masa Pandemi Covid-19 sekarang ini tidak menyurutkan pelaku usaha untuk membuka usaha khususnya di Kabupaten Purwakarta.

Namun dibalik perkembangan dunia usaha tersebut kendala yang terjadi salah satunya adalah sebagian besar diduga tidak memiliki ijin usahanya, terlebih usaha kuliner yang menyajikan makan minum yang seharusnya mengantongi sertifikat laik higenis.

Tentu saja hal ini berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena selain pengurusan IMB yang juga berkaitan dengan retrubusi, laik higenis juga ada biaya yang telah tertuang dalam Perda.

Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Purwakarta Nurcahja saat dihubungi mengatakan Tupoksi DPMPTSP hanya menerbitkan atau menolak ijin sesuai pengajuan permohonan ijin dari pelaku usaha.

“Pengawasan kegiatan usaha menjadi Tupoksi sektoral OPD terkait. Keterbatasan personil dan rata-rata pelaku usaha hanya menyewa Ruko untuk kegiatan usahanya menjadi kendala juga”jelas Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Nurcahja Senin (23/8)

“Apalagi mereka pelaku UMKM yang menjadi motor pemulihan ekonomi di masa pandemi saat ini,”tegasnya

“Dengan terbitnya Dgn terbitnya UUCK dan PP tentang OSS RBA, maka perizinan berusaha UMK cukup dengan NIB saja,”terangnya

“Ini yang akan segera kita tindaklanjuti bersama OPD terkait, sehingga bisa didorong untuk memiliki NIB sebagai legalitas usahanya,”ujarnya

“Untuk pengawasan usaha kuliner oleh Disporaparbud, terkait TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), dikeluarkan saat Sertifikat Laik Higeinis rekom dari Dinkesnya ada,”terangnya

Sementara Sekertaris Disporaparbud Kabupaten Purwakarta Heri Anwar saat dihubungi mengatakan kesulitan pihaknya untuk mengawasi usaha yang berdiri dan belum memiliki ijin karena adanya OSS.

“Perijinan kan ada di DPMPTSP, dan biasanya kalau membuka usaha ada pembahasan dulu dengan dinas teknis,”ujar Heri Senin (23/8)

“Karena usaha yang berproses perijinan melalui OSS sehingga pihak kami hanya menerima setelah perijinan dikeluarkan,”tegasnya

“Seharusnya memang semua pihak terkait melakukan pengawasan bersama, sehingga dari hasil pengawasan usaha berdasarkan informasi dari satu pintu ditindak lanjuti, karena dipastikan hal ini bisa meningkatkan PAD Purwakarta,”pungkasnya

Artikel sebelumnyaPrasanthi Hotels dan Resort Sukses Tambah Portofolio jadi Bintang 4 di Karawang
Artikel selanjutnyaWaspada Potensi Cedera Berolahraga, Primaya Hospital Bekasi Timur Buka Sport Klinik