KARAWANG – Anggota DPRD Karawang, Jajang Sulaeman mendorong pemerintah menghentikan kebijakan impor beras. Alasannya, kebijakan tersebut sama saja dengan melecehkan petani.
Ia menilai, dengan kebijakan impor beras, pemerintah terkesan meremehkan petani lokal yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.
“Kebijakan impor beras ini sama saja tidak menghargai sekaligus melecehkan petani lokal. Maka kebijakan impor beras yang diambil Pemerintah harus dihentikan,” ujar polisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Jumat (6/1/2023).
Dijelaskannya, petani merupakan pemilik kedaulatan negeri, di mana sumber pangan disandarkan. Jika kebijakan impor beras terus dilakukan, maka produksi petani lokal dianggap gagal oleh pemerintah.
Baca juga: Usulan Pengembangan Wisata Ditolak, DPRD Minta Bupati Evaluasi Pejabat Disparbud Karawang
“Sebab itu sama saja menganggap produksi petani kita gagal mencukupi kebutuhan nasional,” cetus Jajang.
Semestinya, kata dia, pemerintah menetapkan harga beli beras yang lebih layak kepada para petani sesuai kualitas yang ditawarkan. Sehingga petani lebih rela menjual berasnya ke negara, bukan ke tengkulak.
“Harga bagus itu bukan soal siapa yang lebih murah dan lebih mahal, tapi harga yang tepat dengan kualitas yang tinggi. Jangan Bulog memasang harga rendah kepada petani lokal, sehingga petani lebih memilih menjual beras kepada tengkulak dibanding ke negara,” tandasnya.
Kuota impor 500 ribu ton
Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan izin impor beras 500 ribu ton kepada Perum Bulog pada Desember 2022 lalu. Impor itu untuk mengisi stok beras pemerintah yang makin menipis di gudang Bulog.
Dari total kuota 500 ribu ton, sebanyak 200 ribu ton dijadwalkan terealisasi hingga akhir tahun 2022, lalu 300 ribu ton sisanya diselesaikan bulan ini atau sebelum masuk musim panen raya tahun 2023.
Pemasukan perdana telah dilakukan, yaitu sebanyak 10.000 ton asal Vietnam pada 6 Desember 2022. Melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Merak, Banten.
Baca juga: Kemenag Karawang Dorong Pelaku UMK Ikuti Program Sertifikasi Halal, Gratis!
Hanya saja, Bulog tak sanggup merealisasikan total kuota impor tersebut.
“Sampai dengan Desember 2022 masuk 61 ribu ton,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengutip dari CNBC Indonesia, Kamis (5/1/2022).
“Selain weather (cuaca), waktu mepet di akhir tahun,” tambahnya menjelaskan penyebab rendahnya realisasi impor.
Di saat bersamaan, pemasukan beras impor terus dilakukan. “Dalam dua minggu ini akan masuk 200 ribu ton, penugasan 2022. Tersebar (ke seluruh pintu masuk di Indonesia),” kata Arief. (*)
