Beranda Headline Dirut Baru Perumdam Karawang Dorong Hotel hingga Industri Tidak Bergantung pada Air...

Dirut Baru Perumdam Karawang Dorong Hotel hingga Industri Tidak Bergantung pada Air Tanah

Perumdam karawang air tanah
Dirut Perumdam Tirta Tarum Karawang, Ade Dikdik Isnandar.

KARAWANG – Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Tarum Karawang, Ade Dikdik Isnandar mendorong agar hotel, restoran dan industri di Karawang tidak lagi mengandalkan air tanah.

Pasalnya, penggunan air bawah tanah mesti dikurangi demi mendukung konservasi air tanah agar kualitasnya tetap terjaga.

“Ada tiga poin program pelayanan Perumdam Karawang ke depan, yakni mengenai konservasi air tanah, penyediaan air minum sehat, dan juga keberlanjutan penyediaan infrastruktur dalam pengembangan Perumdam,” kata Ade yang baru menjabat satu bulan sebagai Dirut kepada tvberita.co.id, Rabu, 27 September 2023.

Baca juga: Komitmen Perumdam Karawang Bantu Warga Terdampak Kekeringan

Khusus konservasi air tanah, kata dia, penting untuk dirancang regulasinya sejak hari ini karena puluhan tahun ke depan, pulau Jawa diprediksi mengalami krisis air tanah.

Selain itu, konservasi air tanah juga sebagai program pembangunan keberlanjutan nasional atau ramah lingkungan.

“Konservasi air tanah ini penting diketahui masyarakat karena saya pernah membaca sebuah penelitian bahwa 2040 itu jawa akan mengalami krisis air tanah, bahkan ada kajian bahwa Jakarta dan penyanggahnya bisa tenggelam karena turunnya permukaan tanah,” terangnya.

Hal itu tentunya, kajian yang diperhitungkan bukan sekadar politis. Oleh karenanya, pihaknya akan memaksimalkan masyarakat untuk menggunakan air perpipaan.

Baca juga: Ancaman Social Commerce Bikin Pengusaha Ciptakan Marketplace Khusus UMKM Karawang

“Konservasi air tanah itu menjafi konsen kita agar air tanah ini bisa diwariskan dan air yang ramah lingkungan itu air yang permukaan supaya ke depan masyarakat itu lebih menggunakan air perpipaan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga akan memberikan rekomendasi regulasi terkait aturannya.

“Tentunya kami juga mendorong adanya peraturan daerah (Perda) mengenai larangan penggunaan air tanah bukan hanya masyarakat namun juga dari kalangan industri, agar bisa dijalankan bukan hanya imbauan yang sifatnya tidak instruktif,” tandasnya. (*)