Beranda Karawang JMM Sentil MKKS soal Dugaan Pungli di SMKN 1 Cikampek

JMM Sentil MKKS soal Dugaan Pungli di SMKN 1 Cikampek

Disdik jabar pungli smkn cikampek
Gedung SMKN 1 Cikampek. Foto: istimewa

KARAWANG – Ketua Jaringan Masyarakat Madani, Didi Suheri M.Sos menilai pernyataan Ketua MKKS SMK Kabupaten Karawang bukan solusi dalam menangani dugaan pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Didi menilai seharusnya Ketua MKKS Karawang, Endang Rohmat bisa bijak dalam memberikan saran terkait permasalahan dugaan pungutan yang membebankan siswa tersebut. Karena dengan memberikan saran pindah sekolah bukan solusi terbaik. Namun, seakan menyayat hati orangtua siswa yang lain.

“Saya saja sakit hati, apalagi mereka (orangtua siswa) mereka hanya korban loh seharunya terkait masalah bangunan rehab itu tanggungjawab pemerintah daerah maupun pusat. Jangan dibebankan sama orangtua siswa.

Baca juga: Terbukti Bersalah dalam Dugaan Asusila, Ketua KPU RI Diberhentikan DKPP

Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) mengatur wajib belajar dimulai dari kelas prasekolah atau usia enam tahun.Pasal 7 ayat 2 RUU Sisdiknas menjelaskan bahwa warga negara Indonesia wajib mengenyam pendidikan dasar selama 10 tahun dan pendidikan menengah tiga tahun,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua MKKS SMK Kabupaten Karawang, Endang Rohmat menyarankan orangtua siswa yang merasa terbebani dengan uang pungutan yang dilakukan sekolah lebih baik pindah.

“Pertama itu kewenangan pihak sekolah SMKN 1 Cikampek. Tinggal orang tuanya kalau enggak mau, pindah ke swasta ajah mun mahal teuing mah,” terangnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.