Karawang, Tvberita – Tidak dalam waktu lama lagi, Pertamina akan melakukan eksploitasi minyak di perbatasan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta dan Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat sebanyak dua titik.
Agar konflik horizontal tidak terulang lagi seperti yang dialami warga Desa Sekarwangi dengan Pertamina, anggota DPRD Karawang yang merupakan putra daerah asli Desa Purwamekar, Asep Syaripudin, mengingatkan kepada pihak Pertamina untuk menyelesaikan semua syarat legal formal sebelum melakukan eksploitasi minyak di wilayah tersebut dan memperhatikan hak-hak warga terdampak.
“Konflik antara warga Desa Sekarwangi dengan Pertamina harus dijadikan pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang lagi di Desa Purwamekar,” kata Asep Ibe.
Ia mendorong kepada pihak Pertamina ketika dalam mengurus izin lokasi atau izin lingkungan yang sifatnya melibatkan banyak warga sebaiknya ditempuh secara transparan dan konkret, terutama kepada warga terdampak yang terdekat dengan lahan eksploitasi minyak Pertamina, jangan sampai ada indikasi fiktif atau istilah lain tulis tonggong.
“Pertamina pun harus memperhatikan dampak jangka pendek dan jangka panjang baik dari sisi kesehatan, lingkungan dan sektor pertanian di wilayah dekat eksploitasi Pertamina yang dalam jangka panjang akan terdampak,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang ini.
Sejauh ini, lanjutnya, Pertamina diketahui belum melakukan sosialisasi kepada warga sekitar terkait bakal dilaksanakannya eksploitasi minyak di wilayah tersebut.
Kendati informasi yang didapatkan Asep Ibe bahwa ada tiga mekanisme tahapan yang akan ditempuh Pertamina, yakni tahap pembebasan lahan, pengarugan dan eksploitasi minyak.
“Pertamina infonya akan lakukan sosialisasi ketika sudah tahap ekploitasi. Tapi hemat kami justru berharap harusnya Pertamina sebelum lakukan pengarugan pun lakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga sehinga tidak timbulkan polemik meski sejauh ini kondisi masih kondusif dan melibatkan beberapa lingkungan,” ucap Sekretaris DPD Golkar Karawang ini.
Asep Ibe meminta kepada Pertamina untuk melibatkan pemerintahan desa dan masyarakat dari pelbagai lingkungan ketika melakukan sosialisasi karena dengan adanya titik eksplotasi Pertamina timbulkan kegaduhan dan pertanyaan dari warga Desa Purwamekar.
“Sebagai BUMN yang sangat profesional ada transparansi dalam rangka pelaksanaan eksploitasi minyak di Desa Purwamekar,” bebernya.
Asep Ibe menegaskan, apabila Pertamina tidak menempuh jalur legal formal dan tidak lakukan sosialisasi dalam rangka melakukan eksploitasi minyak, maka pihaknya meminta kepada Pertamina untuk hentikan semua kegiatan sebelum eksploitasi.
“Setop dulu semua kegiatan untuk hindari konflik horizontal,” tutupnya. (red).
