KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Karawang, berunjuk rasa didepan gedung paripurna DPRD Kabupaten Karawang, Tepat pada saat dimana para pejabat Daerah Kabupaten Karawang baik dari kalangan Legislatif maupun Eksekutif sedang berasyik masyuk berfoto ria dan bernyanyi merayakan hari jadi Kabupaten Karawang yang ke – 386.
Terpantau TV Berita dilokasi, para pendemo membentangkan spanduk bertuliskan “HUT KARAWANG DIRACUNI MINYAK”, ” LAUT DICEMARI PEMKAB JANGAN DIAM !”, “#KARAWANG TEU DIJUAL”. Seraya membawa sebuah kotak berwarna merah berisikan oil spill Pertamina dan sebuah surat terbuka untuk dihadiahkan kepada para pemimpin Karawang, Bupati Karawang Hj. Cellica Nurrachadianna dan Wakil Bupati H Ahmad Zamakhsyari.
Tak lama berselang, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri dengan didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang, Hendro dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang , Asip Suhendar nampak menemui para pengunjuk rasa.
Koordinator aksi, Yudha Febrian kepada Sekda Acep menyampaikan bahwa pihaknya meminta Pemda menindak tegas PT. Pertamina yang diduga sudah menyalahi peraturan.
Menurut Yudha, PT. Pertamina selalu beralasan bahwa peristiwa bocornya limbah oil spill tersebut adalah bencana alam , padahal itu adalah limbah industri.
“Jangan sampai Pemda Kalah,” tegasnya.
Menjawab apa yang menjadi tuntutan para pengunjuk rasa ini, Sekda Acep meminta KMS untuk bersabar.
Pasalnya, Kata Sekda Acep pihaknya mengetahui percis bagaimana permasalahan kebocoran oil spill Pertamina ini.
Menurut Sekda Acep, pada saat dirinya mengikuti rapat- rapat dengan pihak Pertamina termasuk dengan Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu, ada notulensi rapat yang menyatatkan janji Pertamina.
” Jika tidak ya kita kejar karena ada notulen rapatnya, kita tunggu konsistensi Pertamina kalau tidak ya kita kejar, kita kejar,” tegasnya dihadapan para pendemo.
Dalam kesempatan tersebut juga, KMK dihadapan Sekda Acep meminta agar Bupati Karawang untuk segera menindaklanjuti surat terbuka yang sudah mereka (para pendemo) siapkan. Sehingga Pemda berani menindak tegas BUMN yang memang nakal.
Dari pantauan TV Berita, sempat terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dengan Sekda Acep dan Kepala Dinas Perikanan, Hendro.
Dimana seorang pendemo merasa tidak terima dengan ucapan Sekda Acep yang mempertanyakan KMS ini berasal.
“Ini KMK dari Karawang ya, bukan dari pesisir bukan,” kata Sekda Acep bertanya.
Tak terima, KMK pun meminta Sekda untuk tidak meragukan dari mana mereka berasal.
“Bapak jangan meragukan kami terkait datang dari mana kami, kami mengatakan ini adalah Koalisi Masyarakat Sipil Karawang, dan semua masyarakat Karawang,” kata salah seorang pengunjuk rasa nampak kesal.
Situasi pun semakin memanas, setelah seorang pengunjuk rasa tiba- tiba mengatakan jika pihaknya meyakini Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mempunyai data masyarakat pendata, karena selama ini menurutnya tidak nampak ada perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang terjun langsung ke masyarakat.
Mendengar hal tersebut, Sekda Acep langsung membantah dengan menegaskan bahwa data tersebut ada.
“Kita punya data, data sudah ada, dan Pertamina juga tidak mungkin memberikan kompensasi tanpa adanya audit, kebetulan saja mungkin pas kalian disana kami tidak ada,” tandas Acep menegaskan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang kebetulan berdiri disamping Sekda Acep, mendengar hal tersebut pun langsung tidak terima.
“Wajar jika pak Kadis tidak terima, karena sudah capek bekerja dibikang tidak punya data,” imbuhnya lagi menenangkan.
Setelah situasi tenang, Dihadapan Sekda Acep, Koordinator aksi Yudha Febrian pun membacakan isi surat terbuka untuk Pemda Karawang, Dengan poin- poin diantaranya adalah,
1. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk segera mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Pertamina yang diduga telah melakukan kejahatan koorporasi dan mensengsarakan masyarakat Karawang yang telah mengantarkan Bupati Karawang kepada kursi Kekuasaan.
2. Mebuka Data seterang – terangnya kepada publik baik melalui media maupun jejaring sosial.
3. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara massal kepada seluruh masyarakat yang terdampak.
4. Memberikan kompensasi yang masuk akal bagi masyarakat terdampak
5. Mengupayakan pemulihan ekosistem, biota laut dan mangrove yang rusak karena limbah tersebut.(nna/dhi)
