KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Ketua Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) Purwakarta Anwar Sadat mengatakan sejak awal aparat desa di Purwakarta tidak pernah memandang keterlambatan pembayaran siltap (penghasilan tetap) sebagai masalah.
Siltap sendiri merupakan penghasilan tetap yang berhak diterima oleh kepala dan aparatur desa atas tugas harian yang diembannya.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Purwakarta mengalami keterlambatan dalam pembayaran siltap karena memilih fokus pada aspek pembangunan.
“Sejak awal saya katakan bahwa kami tidak pernah mempermasalahkan siltap. Hanya dua orang kepala desa yang mempermasalahkan itu. Artinya, 180 orang lainnya merasa tidak ada masalah,” jelas Anwar di kompleks Setda Purwakarta, Jalan Gandanegara No 25.
Menurut Anwar, dia dan jajarannya memahami preferensi prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk fokus dalam pembangunan. Karena itu, pihaknya mengapresiasi langkah tersebut karena orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat Purwakarta.
“Kita sudah sepakat pembayaran akan dilakukan. Kalau untuk Januari dan Februari biasanya kan dibayarkan bulan April. Ini demi masyarakat Purwakarta, kita berterima kasih kepada Pemkab yang membangun skala prioritas untuk rakyat,” katanya.
Apresiasi juga dia sampaikan dalam konteks besaran siltap itu. Gaji kepala dan aparatur desa di Purwakarta merupakan yang terbesar di Jawa Barat untuk ukuran kabupaten. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemkab Purwakarta untuk memperhatikan para aparatur desa.
“Boleh bandingkan dengan daerah lain, itu cuma Rp 50 ribu sebulan. Purwakarta ini meski APBD-nya kecil tetapi tetap memiliki komitmen terhadap kesejahteraan para aparatur desa,” ujarnya.
Gaji kepala desa di Purwakarta mencapai Rp 4,5 Juta per bulan, sementara gaji Ketua RW diketahui sebesar Rp 700 ribu per bulan. Ketua RT pun turut mendapat perhatian dari pemerintah daerah dengan gaji sebesar Rp 650 ribu. Tak ketinggalan, Linmas atau di Purwakarta dikenal sebagai Badega Lembur mendapatkan gaji sebesar Rp 400 ribu per bulan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Ruslan Subanda membenarkan hal tersebut. Dalam kapasitasnya yang mewakili Pj Bupati Purwakarta M Taufiq Budi Santoso, mantan Kepala BKPSDM itu menjelaskan ihwal transisi kepemimpinan.
Menurut dia, transisi tersebut mengakibatkan berbagai keterlambatan dalam pengambilan keputusan strategis di Purwakarta.
“Kita mengalami transisi kepemimpinan, karena itu beberapa kebijakan terlambat dieksekusi. Kondisi awal tahun kan memang anggaran belum stabil, tetapi bisa dirapel dulu. Bulan April dan seterusnya tentu bisa normal kembali,” jelasnya. (trg/fzy)
