KARAWANG – Kepala Dinas PUPR Karawang, Rusman Kusnadi, memaparkan sejumlah langkah strategis pembangunan infrastruktur dan penataan Karawang dalam program Podcast Sturada Karawang yang digelar di Brits Lounge Foye Area, Kamis (22/5/2026).
Dalam sesi bincang-bincang tersebut, Kepala PUPR Karawang turut menjawab berbagai keluhan masyarakat, mulai dari persoalan drainase, jalan rusak, hingga penumpukan sampah di sejumlah titik wilayah Karawang.
Rusman menjelaskan, Tim Biru merupakan tim reaksi cepat yang dibentuk sejak 2025 untuk fokus menangani persoalan drainase dan irigasi.
“Ketika ditemukan keluhan dari masyarakat yang berhubungan dengan drainase, kami langsung turun ke lapangan,” ujarnya.
Untuk mendukung operasional Tim Biru, Pemkab Karawang telah menyiapkan mobil sedot lumpur serta mesin pompa air guna mempercepat penanganan di lokasi terdampak.
Baca juga: RUPST Putuskan Bagikan Dividen Rp. 329,3 Milyar, PT Solusi Bangun Indonesia Jaga Ketahanan Bisnis
Menurutnya, Tim Biru telah melakukan berbagai penanganan di wilayah utara Karawang, seperti pembersihan saluran Kali Apur di Rengasdengklok, Segaran, hingga sejumlah titik drainase di kawasan perkotaan.
“Tim Biru kemarin beraktivitas di daerah utara seperti saluran Kali Apur di Rengasdengklok, Segaran, kemudian drainase-drainase di kawasan kota,” katanya.
Selain fokus pada drainase, PUPR Karawang juga menyoroti persoalan penumpukan sampah di SIPHON Dawuan. Rusman menyebut Sungai Cikarang Gelam memiliki banyak anak sungai sehingga diperlukan keterlibatan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.
“Pembersihan tidak bisa hanya terfokus pada satu titik, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Ia menambahkan, penanganan persoalan tersebut membutuhkan sinergi lintas daerah, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta karena sebagian aliran air berasal dari wilayah tersebut.
Saat melakukan peninjauan, pihak PUPR Karawang menemukan banyak limbah rumah tangga seperti styrofoam dan sampah plastik yang menjadi penyebab utama penyumbatan saluran.
“Intinya kembali pada kesadaran masyarakat terhadap lingkungan,” katanya.
Rusman mengungkapkan, penumpukan sampah di Dawuan terjadi sangat cepat meskipun pembersihan rutin telah dilakukan.
“Sebenarnya penumpukan sampah di Dawuan itu baru sebulan dibersihkan sudah penuh kembali,” ujarnya.
Selain drainase dan sampah, PUPR Karawang juga menanggapi berbagai keluhan terkait jalan rusak dan jalan berlubang, terutama di kawasan Juanda dan jalur Pantura.
Ia menjelaskan, laporan masyarakat banyak diterima melalui platform Tanggap Karawang yang menjadi media pengaduan resmi kepada pemerintah daerah.
Menurut Rusman, Satgas Jalan hampir setiap hari turun ke lapangan untuk menangani jalan rusak, meski pengerjaan dilakukan berdasarkan tingkat prioritas dan daftar antrean.
“Kerusakan jalan bisa terjadi kapan saja karena berada di ruang terbuka dan dipengaruhi faktor cuaca serta genangan air,” jelasnya.
Ia juga menyebut kendaraan bertonase berlebih menjadi salah satu faktor utama penyebab jalan rusak di Karawang.
Rusman menegaskan, tidak semua ruas jalan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Beberapa jalur strategis seperti Pantura merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan ruas Kosambi, Curug, Palumbonsari, Pangkalan, Loji hingga perbatasan Bogor berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Meski demikian, PUPR Karawang tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, termasuk terkait rencana pembangunan jembatan layang di kawasan Johar.
“Kami sudah membuat kajian sekaligus menyerahkan Detail Engineering Design atau DED,” ungkapnya.
Rusman menyebut pembangunan jembatan layang tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp500 miliar, di luar biaya pembebasan lahan.
Baca juga: DPRD Karawang soal Sekolah ‘Maung’ KDM: Sambut Baik, tapi Berpotensi Picu Kecemburuan Sosial
“Sebenarnya planning sudah ada, namun karena keterbatasan anggaran, pembangunan tersebut belum bisa direalisasikan,” imbuhnya.
Di sisi lain, PUPR Karawang tengah menyiapkan penataan Karawang melalui pengembangan kawasan Kota Tua yang akan didukung pemeliharaan infrastruktur secara rutin dan terintegrasi lintas OPD.
Penataan tersebut meliputi pembangunan taman, penerangan jalan umum (PJU), ruang terbuka hijau (RTH), hingga pengelolaan sampah yang lebih baik.
Menjelang akhir wawancara, Rusman juga mengungkapkan bahwa kawasan Tuparev akan dibebaskan dari kabel udara melalui proyek penataan utilitas.
“Dilanjutkan dengan perpanjangan trotoar hingga Alun-alun, dimulai dari kawasan Eun Shiu Tong,” terangnya.
Ia menjelaskan, proyek tersebut dibiayai oleh APJATEL tanpa menggunakan APBD Kabupaten Karawang.
“Pengerjaan direncanakan dimulai Juni hingga November. Nantinya ducting dibangun lebih dulu, baru kabel-kabel diturunkan,” pungkasnya. (*)
