Beranda Headline DLHK Karawang Tersandung Temuan BPK, 1,2 Miliar Menguap

DLHK Karawang Tersandung Temuan BPK, 1,2 Miliar Menguap

TVBERITA.CO.ID, KARAWANG– DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Kabupaten Karawang tersandung temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait pengadaan voucher BBM (Bahan Bakar Minyak) senilai kurang lebih Rp 1,2 miliar.

Ketika dikonfirmasi oleh TVBERITA.CO.ID, Kepala Bidang Kebersihan DLHK Kabupaten Karawang, Nepi Fatimah tidak membantah ihwal temuan ini.

Namun demikian, Menurut Nepi, DLHK sudah mengembalikan temuan BPK tersebut menggunakan anggaran pribadi.

“Kita sebenarnya, belum mendapatkan laporan resmi terkait itu, saya belum bisa menyampaikan apa-apa namun yang jelas temuan tersebut tahun 2017 yang harus diselesaikan, saya akui, memang ada,” ungkap Nepi menjelaskan.

Dan saat ini, temuan BPK tersebut sudah dikembalikan, namun dana tersebut diakuinya menggunakan dana pribadi.

“Sudah diselesaikan, kita sudah mengembalikan semua ke kas daerah dengan menggunakan dana pribadi, karena kalau kita membiarkan pasti kena lagi,” ujarnya menuturkan.

Dana pribadi ini, diungkapan Nepi didapatkan secara patungan. Meskipun ia membantah DLHK telah melakukan dugaan penyimpangan produksi biaya BBM.

Dijelaskan olehnya, temuan itu sudah ditindaklanjuti pada tahun buku 2019.

“Meskipun kita tidak ikut menggunakan namun kita sebagai penangung jawab kegiatan tersebut, kita tetap bertanggung jawab atas kegiatan yang kita laksanaan,” kata Nepi lagi.

Nepi menjelaskan temuan BPK ini dasarnya adalah adanya kesalahan administrasi, dan perbedaan persepsi. Di mana ada beberapa kerja sama atau MoU dengan pihak SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) namun UPTD Cikampek tidak kerja sama dengan SPBU.

“Dan saya juga melihat ada ketidaksinkronan dengan SPBU Warung Bambu namun saya putus dan mencari SPBU yang lain. Termasuk juga cator pengangkut sampah, yang memang membeli bensinnya eceran dengam membeli di SPBU terdekat,” jelasnya lagi.

Nepi kembali menerangkan, temuan BPK ini Baru diselesaikan tahun 2019, dengan total anggaran Rp 1,2 miliar, pemeriksaan tahun 2018.

Dan terakhir dijelaskan Nepi, saat ini DLHK telah bekerja sama dengan dua SPBU di dua wilayah yaitu Rengasdengklok dan Cikampek . Dengan anggaran per tahun pemerintah daerah Kabupaten Karawang sebesar Rp 6 miliar untuk empat UPTD Kebersihan dan termasuk alat berat. (Nna/fzy)