BEKASI – Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan mengakui banyaknya jalan rusak masih menjadi persoalan pelik di wilayahnya. Alasannya, keterbatasan anggaran jadi kendala Pemkab menuntaskan perbaikan jalan rusak.
Pihaknya mengaku fokus melakukan upaya perbaikan jalan-jalan rusak tersebut. Akan tetapi dari hasil usulan masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan, ada sebanyak 8.000 usulan perbaikan jalan rusak.
Dan jika dihitung butuh anggaran sebesar Rp40 triliun untuk dapat merealisasikan pembangunan secara menyeluruh pada tahun 2024.
Baca juga: Warga Ngeluh Banyak Jalan Rusak di Bekasi, Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan
Sementara postur pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu dipastikan tidak akan mampu membiayainya. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang hanya berkisar Rp 6-7 triliun per tahun.
“Kami menempatkan sektor infrastruktur sebagai salah satu program prioritas. Tapi juga tidak bisa cepat prosesnya karena keterbatasan anggaran,” imbuhnya, Senin (10/7/2023).
Ia melanjutkan, sejumlah opsi diupayakan mulai dari implementasi program percepatan pembangunan, optimalisasi penambahan pendapatan daerah, juga mendorong kontribusi dunia usaha.
Termasuk pengajuan permohonan bantuan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat meski hingga kini belum terealisasi.
Baca juga: Sampah Plastik Makin Menumpuk, Bupati Purwakarta Kewalahan Hadapi Ancaman Kerusakan Lingkungan
“Memang butuh dukungan bantuan pendanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat karena dinilai mampu menjadi salah satu solusi agar percepatan pembangunan daerah dapat terwujud,” katanya.
Mengacu data Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, total panjang ruas berstatus jalan kabupaten (tidak termasuk jalan lingkungan maupun jalan antardesa) di daerah itu mencapai 934 kilometer.
Dari ratusan kilometer, 536 km dalam kondisi baik, 200 km sedang, 67 km rusak, serta 104 km rusak berat. Jika dipersentasikan, jalan kondisi baik hanya berkisar 59 persen, jauh di bawah kemantapan jalan yang ditetapkan pemerintah pusat yakni 80 persen. (*)
