Beranda Regional D’crown dan D’millenium Izinnya Bakal Dibekukan DPMPTSP

D’crown dan D’millenium Izinnya Bakal Dibekukan DPMPTSP

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang, bakal membekukan sementara perizinan tempat SPA D’crown dan D’millenium. Hal itu menyusul adanya dugaan human trafficking atau perdagangan manusia di tempat tersebut dan saat ini ditangani oleh Polres Karawang.

 

“Setelah melakukan rapat kordinasi dengan Disbudpar dan Satpol PP, ditetapkan rekomendasi agar dua tempat SPA itu dibekukan sementara izinnya sampai ada kepastian hukum yang tetap,” ujar Kabid Wasdal DPMPTSP, Asep Suryana, Minggu (19/11).

Dikatakan, pelanggaran yang dilakukan oleh dua tempat SPA itu adalah melanggar persyaratan rekomendasi kepariwisataan yang diterbitkan oleh Disbudpar. Salah satu yang dilanggar dalam rekomendasi itu disinyalir adanya praktek asusila dan mempekerjakan wanita dibawah umur.

“Kami juga bakal melakukan pemantauan kepada semua tempat SPA yang ada di Karawang, jika tempat SPA lain juga terbukti melanggar rekomendasi kepariwisataannya maka akan kami bekukan juga izinnya,” katanya.

Dijelaskan, kedepan pihaknya akan bekerjasama dengan Satpol PP dan Disbudpar untuk melakukan pemeriksaan izin tanda daftar usaha kepariwisataannya untuk semua tempat SPA yang ada di Karawang.

“Jadi ketika melakukan operasi, Satpol PP akan melibatkan DPMPTSP, Disbudpar dan Bapeda (Badan Pendapatan Daerah),” katanya.

Ia menambahkan, setelah tempat SPA, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan ke tempat karaoke. Sebab dalam rekomendasi kepariwisataan yang dikeluarkan Disbudpar, semua tempat karaoke tidak boleh menyediakan pemandu lagu (PL) dan menyediakan minuman beralkohol tak berizin.

“Jika ditemukan adanya pelanggaran, kami juga akan membekukan izin tempat karaoke. Sebab rekomendasi tempat karaoke semuanya adalah karaoke keluarga,” paparnya.

Dikatakan juga, pihaknya tidak akan segan mencabut izin jika tempat SPA dan tempat karaoke itu melanggar rekomendasi yang sudah diberikan oleh Disbudpar.

“Jika terbukti melanggar, bukan hanya dibekukan tapi kami akan mencabut izin usaha kepariwisataannya,” pungkasnya.(kb)