Kasus aktif positif COVID-19 di Karawang saat ini disumbang oleh 200 perusahaan yang jadi klaster penularan. Ada 200 karyawan beserta keluarganya yang sampai saat ini masih terpapar COVID-19.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Karawang Ahmad Suroto menuturkan, klaster industri saat ini didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur.
“Dua pabrik sudah berhenti beroperasi karena 40 persen lebih karyawannya terpapar COVID-19,” katanya.
Suroto mengungkapkan, sejak awal pandemi, hampir semua perusahaan di Karawang yang jumlahnya menyentuh angka seribu lebih, pernah jadi klaster COVID-19.
Satgas Penanganan COVID-19 Karawang terkendala dalam melakukan tracing di klaster perusahaan. Sebab, ada beberapa perusahaan yang enggan melapor ke Gugus Tugas ketika menemukan kasus positif di perusahaannya.
Demi mencegah hal serupa terulang, Disperindag membentuk tim kecil yang berisi gabungan beberapa dinas. Nantinya, tim ini bertugas untuk menindak perusahaan yang enggan melaporkan temuan kasus positif.
“Sanksi yang akan kami berikan bisa berupa pembuatan surat pernyataan, sampai rekomendasi pencabutan izin operasional mobilitas,” kata Suroto.
Seperti diketahui, perusahaan yang masih mau beroperasi di tengah pandemi wajib mengantongi izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian.
“Pemkab sifatnya hanya memberikan rekomendasi pencabutan, karena yang bisa mencabut izin hanya kementerian,” kata Suroto.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat berkunjung ke Karawang bahkan mengancam perusahaan yang tidak melaporkan temuan positif COVID-19.
“Di Karawang ditemukan kasus pabrik dan industri tidak melaporkan klaster di tempat kerjanya sehingga mendampaki lingkungan rumah tinggalnya dan membuat penanganan oleh Satgas menjadi terlambat. Ini tidak boleh terjadi,” kata Ridwan Kamil dalam unggahan di Instagram pribadinya.
