JAKARTA – Penyelidikan dugaan korupsi pembangunan toilet mewah di 488 titik di Kabupaten Bekasi masih bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kasus itu tak lama lagi akan naik tingkat penyidikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan, pihaknya akan membentuk tim yang akan menyidik kasus tersebut.
Menurut Asep, KPK perlu menghitung kerugian dengan rinci sesuai dengan perbedaan wujud toilet yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp 196-198 juta per unit.
“Karena masing-masing toilet itu ada perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Karena tidak hanya satu vendor itu, ada beberapa vendor,” kata Asep kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).
Baca juga: Cara Ikatan Praktisi HRD Tekan Angka Pengangguran di Kabupaten Bekasi
Asep mengungkapkan, 488 toilet itu tersebar di sekitar 20 kecamatan.
Berdasarkan pemeriksaan KPK, beberapa wujud toilet senilai ratusan juta memang mendekati spesifikasi yang ditentukan.
Namun, KPK juga menemukan beberapa bagian dari komponen toilet itu kurang. Asep mencontohkan, salah satu toilet memiliki kekurangan di bagian lantainya.
“Jadi, tidak sama satu toilet dengan toilet lainnya,” tutur Asep.
Menurut Asep, KPK telah menetapkan sejumlah pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
