Beranda Karawang Soal Interpelasi, Pendi Anwar Pilih Netral

Soal Interpelasi, Pendi Anwar Pilih Netral

TVBERITA.CO.ID, KARAWANG –Meski satu atap dengan Bupati Karawang Cellica Nurrachadianna di Partai Demokrat, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Pendi Anwar mengaku netral dan mendukung sepenuhnya jika para anggota DPRD ingin menggunakan hak Interpelasi.

Hal tersebut dikatakannya, kepada TV Berita, Kamis (4/6), dan menegaskan bahwasannya hak interpelasi adalah hak bertanya seluruh anggota dewan yang memang bertujuan baik.

“Hak interpelasi ini kan saya anggap tujuannya baik dan saya menghargai itu, dan itu adalah hak anggota DPRD,” kata Pendi.

Disoal apakah kemudian dirinya pun akan ikut turut menandatangani pengusulan tersebut atau tidak, Pendi hanya menjawab jika sebagai pimpinan DPRD dirinya harus bersikap netral.

Ia mengulas hak interpelasi ini adalah hak bertanya anggota DPRD yang dilindungi oleh Undang-Undang ketika ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

“Kalau sayakan pimpinan, saya lihat dulu, suratnya juga belum sampai ke saya, dan sebagai ketua kan harus netral apa yang sesuai dengan mekanisme ya harus saya jalankan,” tandasnya.

Lebih lanjut Pendi menuturkan, salah satu persyaratan hak interpelasi ini adalah disetujui pengusulannya paling sedikit ditandatangani oleh 7 anggota dewan dan 1 fraksi.

“Sehingga tidak harus semua anggota dewan atau Fraksi menandatangani, kan ada juga beberapa fraksi yang anggotanya tidak menandatangani,” ujarnya.

Sementara itu ketika disoal hasil rapat dengar pendapat kaitan anggaran Covid-19 yang digelar bersama eksekutif dikabarkan hasilnya mengecewakan dan tidak memuaskan, Pendi pun membenarkan.

Diungkapnya, hal tersebut terjadi karena data yang dibawa dinas dan instansi terkait Covid-19 ini belum lengkap. Sehingga rapat pun harus ditunda dan dijadwalkan kembali.

“Pada saat rapat, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Karawang melaporkan serapan anggarannya sampai tanggal 2 Juni kemarin, namun Dinas Kesehatan membawa laporan serapan anggarannya baru sampai tanggal 14 Mei, sehingga rapat ini kita tunda dan kita jadwalkan kembali hari Senin besok agar mereka bisa mempersiapkan realisasi dan datanya sesuai dengan data yang dibawa Dispenda,” jelasnya.

Terakhir ditandaskannya, meskipun pihaknya sudah melakukan rapat dengar pendapat bersama eksekutif kaitan transparansi penggunaan anggaran Covid-19, namun tidak berarti hak interpelasi ini tidak jadi digulirkan.

“Hak interpelasi itu hak masing-masing anggota DPRD, jadi hal itu tergantung bagaimana nanti pandangan masing-masing setiap anggota dewan,” pungkasnya. (nna/fzy)