KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Turut masuknya Gina Fadlia Swara kedalam bursa bakal calon Bupati di Pilkada Karawang 2020 mendatang melalui Partai Gerindra, disinyalir membuat sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang, khususnya para pejabat eselon II, sontak kebingungan.
Pasalnya, selain dua bakal calon bupati dari incumbent yang merupakan pimpinan mereka (PNS Karawang) saat ini, yaitu Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Wakil Bupati, Ahmad Zamakhsyari.
Gina adalah putri mantan Bupati Karawang, Ade Swara, yang dikabarkan tak sedikit meninggalkan jasa bagi sebahagian ASN, bahkan sampai ada yang menjadi esselon II.
Sehingga para ASN ini kemudian diprediksi bakal terpecah terbagi menjadi tiga kubu. Sesuai dengan preferensi pilihan di antara tiga nama tadi.
Cellica, Jimmy dan Gina
Melihat Fenomena tersebut, Pengamat Politik dan Pemerintahan Kabupaten Karawang, Asep Agustian kepada Tvberita mengatakan, bahwa netralitas ASN adalah omong kosong atau ” Bullshit”.
Mengapa demikian, kata Asep, meski secara aturan ASN dilarang untuk berpolitik praktis, namun fenomena ASN dalam dukung mendukung kepada salah satu calon, tentunya sudah menjadi rahasia umum, dan biasanya dilakukan terkait dengan balas jasa, janji janji tertentu atau pun kedekatan emosional.
Menurut Asep, bahkan ditaksir ASN ini kemudian akan mencari muka bukan sekadar kepada satu calon, nantinya. Tapi kepada ketiganya.
Karena banyak yang beranggapan apabila ASN tidak mendukung salah satu pasangan calon terpilih akan ketinggalan gerbong kereta. Hal inilah yang kemudian menjadi politik pengharapan meraih satu impian jika ASN terlibat.
“Itu adalah dinamika dalam ASN, dan saya tidak sependapat dengan omongan Sekda jika PNS tidak boleh bermain politik, karena buktinya saja belum apa-apa sudah pecah belah, menjadi 3 kubu, mana yang loyal terhadap petahana Cellica, mana yang masih loyal kepada Ade Swara, termasuk yang pro dengan Jimmy pun PNS ini pasti ada,” kata Asep.
Dikatakannya, semua pihak tentu berharap demokrasi berjalan dengan aman, dan mewujudkan ASN yang benar-benar berfungsi melayani seluruh masyarakat. “Bukan malah sibuk memikirkan nasib dan jabatannya jelang Pilkada seperti sekarang ini,” pungkas Asep.
Lebih lanjut ia mengatakan, sanksi tegas yang membuat efek jera sudah sepatutnya dijalankan apabila ada oknum ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Jangan coba-coba ada kucuran dana membantu kecamatan dan kepala desa dengan uang, seperti Pilkada kemarin. Saya tahu itu ada, jangan dikira saya tidak tahu. Pasti akan saya laporkan, dan ini pasti terjadi. Bohong kalau ASN ini tidak terkotak- kotak,” tandasnya.
Asep juga menyayangkan, jika selama ini terdapat ASN yang terlibat dukung mendukung calon, memobilisasi massa sampai menyediakan sejumlah dana hanya untuk dilakukan pemanggilan terhadap oknum ASN yang terindikasi tersebut. Belum sampai menyentuh kepada sanksi yang kongkrit.
“Sayangnya, Sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran, belum sampai membuat efek jera,” pungkasnya. (nna/kie)
