TVBERITA.CO.ID, JABAR – Rapat evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wilayah Bodebek yang digelar di Pendopo Bupati Bogor pada sore ini, Walikota Bekasi Rahmat Effendi bersama Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim, dan Bupati Bekasi yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Bekasi Juhandi, hadir dalam evaluasi tersebut.
Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengungkapkan, walaupun karakteristiknya berbeda-beda di setiap kabupaten ataupun kota tetapi kita mempunyai masalah yang sama yaitu covid 19.
“Kita juga belum maksimal dalam pengetatan di perbatasan wilayah masing-masing, yang dibatasi adalah pergerakan orangnya, bukan hanya di tempat umum seperti terminal saja tetapi harus juga diberlakukan di setiap pasar-pasar tradisionalnya, jarak antara pedagang diterapkan, seharunya juga dibuatkan sistem penjualan online atau sistem antar sehingga pembeli tidak terlalu menumpuk, kemudian jam operasional pasar juga harus ditentukan,” ungkap Rahmat Effendi kepada Tvberita.co.id.
Menurutnya, ekonomi masih bisa tumbuh lagi, sedangkan nyawa tidak dapat dibangkitkan lagi.
“Jadi peran kita sebagai kepala daerah adalah menyelamatkan warga masyarakatnya, dengan berlakunya PSBB salah satunya dan yang kedua adalah bansos berupa sembako, yang ketiga kasus semakin bertambah maka dari itu pentingnya perpanjangan PSBB,” ujar walikota Bekasi.
Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan, dalam penerapan PSBB untuk penegakan hukum esensinya tidak jelas, dengan contoh pengetatan jam operasional ritel dan sejenisnya masih banyak perdebatan. Bupati Bogor juga mengungkapkan selain antisipasi pengetatan PSBB kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi kejahatan yang selama ini semakin marak di wilayah kabupaten Bogor.
“Wilayah yang terlewati kereta api harus ada pengetatan penumpang dan menanyakan tujuannya apa bepergian menggunakan kereta, apakah dia seorang perawat atau dokter, kemudian sepenting apakah bepergiannya, selain itu juga penumpang diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak atau physical distancing, dan juga PSBB harus diperpanjang lagi,” ucap Bupati Bogor.
Wakil Walikota Bogor pun menyampaikan terkait analisis 9 sektor yang dikecualikan, di mana tempat ibadah sudah ditutup.
“Namun pabrik masih berjalan, seharusnya kita sebagai daerah diberi kewenangan untuk menutup pabrik di luar yang dikecualikan,” tuturnya.
Kemudian yang terakhir statement dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bekasi yang mengungkapkan bahwa karena berdekatan dengan Jakarta, kalau PSBB tidak diperpanjang maka tidak ada penyelesaian, dan juga harus ada tindakan atau hukuman untuk pelanggar PSBB, kemudian meminta bantuan ke pusat juga terkait PSBB Bodebek.
“Ke masjid atau ke tempat ibadah saja sudah dilarang, tetapi pabrik masih buka, kami berharap kalau memang kita sepakat dan juga mungkin tentunya ada penguatan-penguatan di pelaksanaannya, kita mengimbangi DKI dan semoga bisa diperpanjang tetapi dikuatkan di lapangan terkait sanksi, pemerintah Kabupaten Bekasi berharap kita harus kompak, apalagi jalan Kalimalang penuh dengan pemotor dari karyawan pabrik dari Kota Bekasi ke Kabupaten Bekasi dan sebaliknya dan juga dari daerah yg lainnya seperti Bogor dan Depok,” ungkapnya.
Batas waktu pelaksanaan PSBB hari Senin jam 00.00 WIB, kepala daerah Bodebek sepakat untuk melanjutkan PSBB dan meminta pemerintah pusat untuk memberikan dukungan, bantuan dan support terkait dengan poin-poin terkait peraturan dan pengetatan PSBB.
Dari pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan bersama perpanjangan PSBB ditujukan ke Kementerian Kesehatan melalui Gubernur Jawa Barat dan meminta batas akhir PSBB sampai tanggal 22 Mei 2020. (ais/fzy)
