Beranda Headline Komisi I DPRD Sambangi Disdukcapil Soal Polemik Materai Ratusan Juta, Ini Hasilnya

Komisi I DPRD Sambangi Disdukcapil Soal Polemik Materai Ratusan Juta, Ini Hasilnya

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Polemik pembelian materai dan anggaran pembiayaan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang akhirnya terjawab sudah.

Setelah sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Karawang menilai adanya dugaan kejanggalan dalam alokasi anggaran pembelian materai dan jasa antar dokumen yang mencapai hingga ratusan juta rupiah.

Pasalnya, menurut Komisi I saat itu, anggaran kerjasama dengan pihak kantor pos dalam melakukan jasa antar dokumen sampai ke masyarakat dirasa terlalu besar dan kurang masuk akal. Dengan estimasi biaya antar Rp 8000 perdokumen.

Terlebih sikap Kepala Disdukcapil Kabupaten Karawang yang lebih memilih mengklarifikasi permasalahan tersebut di media ketibang secara resmi kepada Komisi I DPRD.

Tak ayal hal tersebut membuat Komisi I merasa heran dan merasa perlu mengundang pihak Disdukcapil untuk memberikan penjelasan kaitan anggaran kerja sama pengantaran dengan kantor pos yang menelan biaya APBD tahun 2020 sebesar Rp 900 juta.

“Kami hanya ingin lebih memperjelas anggaran pengiriman dokumen yang dimaksudkan disdukcatpil, perjanjian kerja samanya seperti apa, Semua akan kami tanyakan agar terang benderang,” ujar Jajang Sulaeman, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Karawang Fraksi PKB.

‘Mereka (Disdukcapil) harus bisa menghitung dengan pasti rata-rata kebutuhan masyarakat perbulannya dalam pengiriman dokumen kependudukan masyarakat. Jangan berasumsi, jangan mengira-ngira, jangan begitulah, itu kan uang negara dan kami rasa Bupati pun tidak menginginkan seperti itu, baik Disdukcatpil mapun dinas yang lain janganlah mengira- ngira soal uang rakyat, lakukan perencanaan dan penghitungan yang matang sehingga manfaatnya benar-benar untuk masyarakat Karawang, ” ucap Jajang saat itu, kepada Tvberita.

Dan tepatnya beberapa hari yang lalu, Komisi I DPRD pun dikabarkan menyambangi Disdukcatpil, selain untuk menjalankan fungsi monitoring dan pengawasannya, Komisi I pun berkesempatan mempertanyakan kejanggalan anggaran tersebut kepada Yudi Yudiawan, Kepala Disdukcapil yang menyambut kehadiran mereka (Komisi I).

Ditemui Tvberita di ruangan kerjanya, Selasa (3/3), Yudi mengakui jika salah satu agenda kunjungan kerja Komisi I ke kantor dinasnya adalah untuk mempertanyakan kejelasan anggaran jasa antar dokumen di kantor Pos sebesar Rp 900 juta.

“Betul, kemarin ada kunjungan kerja Komisi I ke kantor kami, dan kesempatan tersebut juga, pak Jajang mempertanyakan kepada kami kaitan teknis penggunaan anggaran tersebut dan sudah kami jelaskan,” kata Yudi.

“Seberapa banyak dokumen yang dikirim oleh kantor pos, berapa biaya pengantarannya dan mekanisme pengantarannya bagaimana, semua dipertanyakan, dan kami jelaskan,” imbuhnya lagi.

Diungkapkan Yudi, kepada Komisi I DPRD, ia menjelaskan, bahwasannya anggaran Rp 900 juta itu memang untuk biaya pengantaran dokumen ke kantor Pos.

Dengan rincian penghitungan dokumen yaitu, 469 dokumen dari 30 kecamatan se- Kabupaten Karawang dikali 20 hari kerja selama 12 bulan (1 tahun) dikalikan biaya jasa antar dokumen oleh Kantor Pos, sebesar Rp 8000/dokumen.

Dengan sistem pembayaran, berdasarkan tagihan dokumen yang diantar.

“Misalnya dari 469 dokumen, bulan ini Disdukcatpil mengantarkan dokumen sebanyak 100 dokumen ke seluruh kecamatan, nah biaya 100 dokumen ini yang kita bayar ke Kantor Pos,” ujar Yudi.

Disoal bagaimana Disdukcapil dapat memastikan bahwa dalam satu tahun ada sekitar 469 dokumen yang harus diantar kepada masyarakat. Gamblang, Yudi pun kembali menjelaskan perhitungan dari 30 Kecamatan dengan jumlah penduduk 2,3 juta dibagi rata-rata.

“Ini kami pastikan setiap hari ada pengantaran dokumen dari Kecamatan oleh kantor Pos,” jelasnya lagi.

Sekilas Yudi pun mengulas, sistem antar dokumen kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Kantor Pos merupakan bagian dari inovasi Disdukcatpil yang didasari Permenpan RB Nomor 19/2016 tentang Pedoman Kompetisi Pelayanan Publik dan Permendagri Nomor 19/ 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

“Ini dasar kami, di mana Disdukcapil diperintahkan berinovasi mencari terobosan dalam pelayanan masyarakat yang didasari aturan-aturan tadi, dan seperti halnya tahun sebelumnya, di mana kita berinovasi di antaranya bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit, Klinik dan pengurusan dokumen melalui sistem online dan rewards nya adalah Disdukcatpil diberikan blanko KIA 78 ribu keping,” jelas Yudi lagi memaparkan.

Lebih lanjut ditambahkannya, jika pun kemudian ada sisa anggaran biaya pengantaran dokumen tersebut, bisa dialihkan untuk kepentingan lainnya. Tidak dikembalikan ke Kas Daerah dan menjadi Silpa.

Dan jelang pembahasan anggaran perubahan nanti, Yudi menerangkan, pihaknya akan melakukan evaluasi kaitan efektifitas dan efesiensi anggaran kerja sama dengan kantor pos ini.

“Disdukcatpil juga akan terus melakukan sinkronisasi dengan pihak kantor Pos agar dokumen-dokumen tersebut tersampaikan kepada masyarakat dan tepat sasaran,” pungkas Yudi menutup penjelasannya. (nna/kie)