JAKARTA – Stop TB Partnership Indonesia (STPI) menyambut positif usulan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk memasukkan Orang Dengan Tuberkulosis (TB) sebagai penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, STPI mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sekadar memperluas penerima manfaat, melainkan juga memastikan standar gizi dan tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan pasien TB.
Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia, dr. Donald Pardede, MPPM, menegaskan bahwa dukungan nutrisi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengobatan TB. Karena itu, kebutuhan gizi pasien TB tidak dapat disamakan dengan kelompok sasaran MBG lainnya.
Baca juga: Duh, Empat Remaja Diduga Kepergok Mesum di GOR Panatayudha Karawang
“Orang dengan TB memerlukan kandungan protein, kalori, dan mikronutrien yang lebih tinggi untuk mendukung proses penyembuhan. Karena itu, standar gizi yang diberikan harus diformulasikan secara khusus berdasarkan kebutuhan klinis mereka,” ujar Donald dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6).
Menurut STPI, malnutrisi dan TB memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Gizi buruk dapat melemahkan daya tahan tubuh sekaligus memperlambat proses penyembuhan, sementara asupan nutrisi yang memadai terbukti meningkatkan keberhasilan pengobatan yang berlangsung selama enam hingga 12 bulan.
STPI mencatat, pasien TB dari kelompok ekonomi terbawah menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekurangan gizi selama menjalani terapi. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap tingginya angka kematian akibat TB di Indonesia yang mencapai sekitar 126 ribu jiwa per tahun, atau setara dua orang meninggal setiap lima menit.
Baca juga: 10 Ribu Lulusan SD di Karawang Terancam Tak Tertampung di SMP, PKBM Disiapkan Jadi Alternatif
Belajar dari pengalaman negara seperti India dan Tiongkok, STPI menilai program dukungan nutrisi yang terstruktur mampu meningkatkan angka kesembuhan serta kelangsungan hidup pasien TB.
Karena itu, STPI meminta pemerintah memastikan perluasan MBG bagi pasien TB dilakukan secara tepat sasaran dengan memprioritaskan kelompok masyarakat paling rentan.
