JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menekankan kepada jajarannya untuk menjaga netralitas selama musim Pemilu di 2024.
Pesan ini ia sampaikan kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementrian Keuangan saat melangsungkan rapat kerja di Sentul, Bogor.
“Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan,” ujarnya dikutip dari kompas.com pada Sabtu, 27 Januari 2024.
Baca juga: KPU Bilang Jokowi Boleh Ikut Kampanye, Asal Seizin Presiden
Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kemenkeu, kata Srimulyani, tentu boleh memiliki preferensi dan kontestasi politik.
Namun, ia menekankan bahwa netralitas harus selalu dikedepankan.
“Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama,” tegasnya.
Karena, sebagaimana telah diatur dalam sejumlah ketentuan, mulai dari UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 42 Tahun 2004, hingga SKB Menpan-RB, Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022, ditegaskan ASN lingkup manapun dituntut untuk bersikap netral.
Baca juga: Kenali 26 Caleg Mantan Koruptor pada Pemilu 2024, di Jabar Ada 5 Orang
Jokowi: Presiden boleh kampanye
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia (RI) Jokowi juga sempat menyinggung soal pelaksanaan Pemilu 2024.
Alih-alih meminta jajaran menjaga netralitas saat Pemilu 2024, Jokowi lebih memilih berkomentar jika seorang Presiden boleh berkampanye dan memihak pada saat Pemilu.
Hal ini ia sampaikan saat merespon kritikan terhadap menteri-menteri yang berkampanye dalam Pilpres 2024. Menurut Jokowi, hal tersebut tidak melanggar.
