KARAWANG – Bupati Karawang, Aep Syaepuloh menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang tidak akan melakukan pemangkasan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk yang berstatus paruh waktu.
Penegasan tersebut disampaikan Aep menanggapi beredarnya isu pemangkasan hingga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal PPPK akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah.
“Enggak ada! Di kita di Pemerintah Daerah tidak ada PPPK paruh waktu yang dikurangi. Anggarannya sudah kita siapkan dan sudah dibayarkan. Masa sudah dapat malah dikurangi lagi? Enggak lah,” ujar Aep pada Senin, (30/3).
Baca juga: Ironi Bidan Desa Jadi PPPK Paruh Waktu Karawang: Dulu Digaji Rp 3,4 Juta, Kini Rp 1 Juta
Ia memastikan, seluruh PPPK di Karawang tetap aman dan tidak terdampak kebijakan efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah daerah.
Menurutnya, langkah efisiensi yang dilakukan Pemkab Karawang lebih difokuskan pada restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD), seperti penggabungan dinas. Dari sebelumnya empat dinas, kini dirampingkan menjadi dua dinas guna meningkatkan efektivitas anggaran.
“Dengan perampingan dinas ini salah satunya untuk efisiensi, tapi pelayanan ke masyarakat tetap harus berjalan,” katanya.
Aep juga menepis kabar yang menyebut dirinya akan memberhentikan PPPK paruh waktu. Ia menilai informasi tersebut tidak benar.
“Kalau dibilang PPPK paruh waktu diberhentikan, itu bohong, itu gosip,” tegasnya.
