KARAWANG – Komisi III DPRD Karawang menyoroti banjir yang melanda Kabupaten Karawang. Mengingat banjir kali ini hampir merata di separuh wilayah Karawang.
Ketua Komisi III DPRD Karawang, Endang Sodikin mengatakan, faktor terjadinya banjir kali ini akibat volume air yang sudah tidak bisa lagi tertampung oleh sungai-sungai yang melintang dari sejumlah daerah ke Karawang sebagai hilir.
“Curah hujan dengan intensitas yang tinggi membuat debit air di sungai-sungai yang melintang dari sejumlah daerah ke Karawang tidak dapat terbendung. Sehingga Karawang sebagai hilir terdampak banjir,” ujar Kang HES, sapaan akrab Endang Sodikin, Kamis (2/3/2023).
Baca juga: Dua Hari Kebanjiran, Warga Karangligar Karawang Ngeluh Tak Ada Bantuan Pemerintah
Menurutnya, normalisasi sungai sejauh ini belum cukup untuk menampung debit air. Harus ada pembangunan embung-embung di sejumlah aliran sungai di Karawang.
“Normalisasi saja belum cukup, harus ada pembangunan embung-embung di sepanjang Sungai Citarum, Cibeet, Cilamaran dan juga Sungai Cilamaya untuk dapat menampung debit air, agar tidak sekaligus masuk ke Karawang,” kata Ketua Fraksi Gerindra tersebut.
Ia juga menyentil pemerintah ihwal pembangunan embung-embung di sungai Cibeet dan Citarum yang tak kunjung direalisasi.
“Ini harus jadi perhatian khusus bagi pemerintah. Janji pembangunan embung sebagai solusi pencegahan banjir di Karangligar sampai hari ini belum ada action kongkrit,” cetusnya.
Ia menuturkan, pembangunan embung di Sungai Cilamaran juga sangat penting. Sebab jika tidak segera dilakukan, potensi banjir juga bisa terjadi di hilir sungai yang ada di Kecamatan Rawamerta.
“Kalau tidak segera dibangun embung di Sungai Cilamaran, khawatir Kecamatan Rawamerta yang menjadi hilir dari Sungai Cilamaran juga akan terdampak banjir,” ungkap dia.
Baca juga: Banjir di Mana-mana, Pemkab Karawang Tetapkan Status Tanggap Darurat
Evaluasi pengembang ‘nakal’
Kang HES menambahkan, juga harus ada evaluasi terkait sejumlah perumahan di Kabupaten Karawang yang terdampak banjir. Sebab adanya indikasi kurang baiknya sistem drainase yang dibangun pengembangan perumahan menjadi penyebab banjir.
“Fill banjir itu merupakan salah satu persyaratan perizinan pembangunan perumahan, jika persyaratan ini dijalankan dengan baik, saya kira tidak akan terjadi banjir. Ini harus menjadi evaluasi bagi OPD terkait dengan perumahan,” tegas dia.
Masih kata Kang HES, pemerintah daerah melalui OPD terkait juga harus tanggap darurat. Mengingat intensitas curah hujan saat ini masih sangat tinggi.
“Ketersediaan bantuan berupa makanan, kesehatan, peralatan evakuasi dan kebutuhan tanggap darurat bencana lainnya harus tetap disiagakan. Karena dengan curah hujan yang masih sangat tinggi ini, bencana bisa datang kapan pun,” tandasnya. (*)
