“Sebagai bahan evaluasi sekaligus keseriusan pemerintah dalam program penurunan stunting, kader TPK tahun ini tidak diizinkan merangkap sebagai kader lain. Artinya mereka harus fokus melakukan pekerjaan dengan harapan hasilnya jadi lebih maksimal,” paparnya.
Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Keluarga, Edi Zulkarnaen menambahkan, tahun ini DPPKB Karawang menambahkan penyuluh agama dari KUA disetiap Kecamatan sebagai kader TPK untuk melakukan upaya pencegahan terhadap calon pengantin.
Baca juga: Di Karawang, Ruang Responsif Gender dan Ramah Anak Masih Minim
Di samping itu, semua kader TPK wajib melakukan pelaporan kepada BKKBN Jawa Barat melalui aplikasi (New Siga dan Elsimil).
“Tantangannya bagaimana cara kami memastikan para kader berjalan sesuai dengan alur yang benar. Tapi di sisi lain kami memiliki tenaga tambahan dengan melibatkan penyuluh agama di lapangan,” tambahnya.
“Perlu diingat, stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Tapi tanggung jawab kita semua, termasuk masyarakat, swasta, akademisi, juga media. Masi sama-sama kita entaskan stunting di Karawang,” pungkasnya. (*)
