Beranda Headline HKTI Karawang Blak-blakan soal Calo Padi yang ‘Teror’ Petani

HKTI Karawang Blak-blakan soal Calo Padi yang ‘Teror’ Petani

HKTI Karawang soal calo padi
Yayasan Baitul Maal PLN dan Yayasan Tepian Peduli Tepian Negeri menggelar panen raya dan pemberdayaan petani di Desa Cipondoh, Kecamatan Tirtamulya, Karawang pada Selasa (14/3/2023) lalu.

KARAWANG – Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Karawang, Indriyani turut menyoroti maraknya calo padi yang kerap meresahkan para petani di Kabupaten Karawang.

Dikatakannya, permasalahan calo padi bukan hanya terjadi saat musim panen. Sebab kehadiran para calo sudah menghantui petani sejak perencanaan musim tanam.

“Calo padi ini bermuara juga dari awal perencanaan musim tanam, banyak bohir-bohir (pemodal), spekulan yang sudah meminjamkan modal untuk petani menghadapi musim tanam. Dan calo ini hanya muncul memang pada saat musim panen tiba,” kata anggota DPRD Karawang ini, Rabu (17/5/2023).

Dari persoalan tersebut, sambung Indri, Pemerintah harus hadir konsisten mulai dari perencanaan masa tanam, dukungan benih dan pupuk serta bantuan modal usaha.

Baca juga: Calo Padi Kerap Rugikan Petani, DPKP Karawang Ngaku Kewalahan

Namun kenyataan di lapangan malah berbanding terbalik, ditambah lagi persoalan pupuk subsidi di Karawang.

“Pupuk subsidi tentunya masih menjadi momok yang menakutkan bagi para petani, program kartu tani ternyata tidak menyelesaikan carut marut kaitan pupuk subsidi. Kemudian dengan pola yang beribet dengan pihak perbankan, petani lebih memilih para spekulan tadi untuk meminjam modal,” ujarnya.

Baca juga: Kerap Resahkan Petani, DPKP Karawang Minta APH Sikat Habis Mafia Pupuk Subsidi

Masih kata Indri, terkait penyerapan hasil panen juga masih jadi PR Pemkab. Sebab, ketika panen tiba, produk gabah meningkat, harganya anjlok.

Padahal, kata Indri, beberapa tahun lalu pemerintah melalui TNI, pernah mempunyai program sergap (serap gabah petani). Namun, diperjalanan gaungnya hilang seiring dengan gantinya kebijakan di pemerintah pusat.

“Oleh sebab itu, disarankan kepada pemkab Karawang untuk membentuk BUMD khusus pertanian, yang salah satunya bisa menyerap hasil pertanian khususnya padi,” tandasnya. (*)