Bahkan ia secara tegas menuding ada oknum APH yang bermain di balik pengadaan videotron tersebut.
“Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Karawang bisa untuk memeriksa khusus walaupun ini belum selesai karena dugaannya sudah teramat besar biaya ini yang konon ramainya itu, kita saat ini sedang efisiensi tetapi malah penghamburan biaya untuk sekedar video informasi ataupun media informasi melalui videotron,” beber Askun, sapaan akrabnya, Selasa (22/7).
Baca juga: Bupati Karawang Ancam Copot Kepsek Jika Nekat ‘Bisnis’ Seragam-Buku LKS
Askun menegaskan, pelaksana atau perusahaan ataupun oknum pejabat bersangkutan wajib untuk diperiksa, mengingat anggarannya yang tidak masuk akal. Padahal dengan nilai Rp 1,2 atau Rp 900 juta pun ia yakin akan banyak perusahaan yang menyanggupi.
“Ini benar-benar keterlaluan, jadi saya minta kepada Inspektorat Kabupaten Karawang untuk riksus segera mungkin dan jangan dulu dibayarkan sisanya itu karena diduga kuat ada APH di dalamnya. Siapapun dia, tidak ada pekerjaan harus ada beking-bekingan. Siapapun dia, mau bintang 1, 2, 3, atau bintang 4 sekalipun. Riksus ini adalah demi kasus itu menjadi terang benderang,” tegasnya. (*)
