KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat menilai pengelolaan sejumlah pasar tradisional milik pemerintah daerah dinilai gagal.
Sistem kerjasama Build Operate and Transfer (BOT) dengan swasta justru dianggap merugikan pemerintah. Pengelolaan pasar justru semakin semeraut dan serta keuntungan PAD dinilai tidak sesuai target yang dibayarkan oleh pihak ketiga.
“Saya sudah peringatkan kepada pemerintah kalau BOT kepada pihak swasta ini memang tidak menguntungkan,” kata Ketua Komisi B DPRD Karawang Danu Hamidi kepada awak media kemarin.
Menurut Danu, hal itu terbukti dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp2,5 miliar pada tahun 2018 ini baru tercapai 12 persen hingga kuartal ketiga berjalannya APBD 2018.
“Bukannya pasar semakin bersih. Kalau kita evaluasi pengelolaan juga malah semakin semeraut,” ucapnya.
Bahkan proses BOT juga terkesan tertutup antara Dinas Perdagangan dan swasta. Pihak legislatif sendiri tidak mengetahui jelas bagaimana proses kerjasama yang dilakukan tersebut.
“Seperti Pasar Cilamaya. Kami tidak tahu anggarannya berapa yang dikerjasamakan. Lalu apakah pihak pedagang juga tahu soal rencana pembangunannya. Memang dalam kerjasama sistem BOT. Tidak ada rekomendasi dari legislatif. Tetapi karena itu aset pemda. Seharusnya Dinas terkait ini melaporkan kepada kita,” ucapnya.
Legislatif sendiri menyarankan untuk pembangunan pasar itu, seharusnya sistem kerjasama BOT sudah dihilangkan. Lebih baik, pembangunan pasar ini dikelola langsung Pemkab Karawang melalui APBD.
“Sudah banyak buktinya di daerah lain. Pasar yang menggunakan APBD justru lebih maju dibandingkan dengan sistem BOT. Pasar lebih tertata, PAD daerah lebih jelas,” ucapanya.
Seharusnya melalui APBD, Pemkab Karawang mampu membuat pasar-pasar tradisional dengan sistem bertahap.
“Misalnya untuk satu pasar Rp25 miliar secara bertahap. Lagian APBD Karawang ini mampu, bisa mencapai Rp4,4 triliun,” pungkas Danu. (nin/ds)
