Beranda Regional Pemkab Purwakarta MoU Dengan KemenPAN-RB

Pemkab Purwakarta MoU Dengan KemenPAN-RB

ADV –¬†Berkaitan dengan hal diatas, belum lama ini, Pemkab Purwakarta juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta.

Bupati yang kerap disapa Ambu Anne itu terus melakukan inovasi di bidang pelayanan publik. Menurutnya, inovasi tersebut berguna dalam rangka kecepatan dan ketepatan aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan.
“Sudah zamannya serba cepat dan tepat. Mal Pelayanan Publik kita prioritaskan untuk seluruh warga Purwakarta. Semuanya harus terlayani secara cepat dalam satu gedung. Jadi, kita memiliki pelayanan terintegrasi,”jelas Ambu Anne Rabu (5/8)
Ambu pun menjelaskan, Mal Pelayanan Publik merupakan pembaharuan sistem pelayanan publik di Indonesia. Sistem tersebut adalah generasi ketiga dari sistem pelayanan terpadu satu atap yang beberapa tahun lalu pernah diluncurkan.
Ambu Anne berharap, performa birokrasi di Purwakarta semakin efektif dan efisien melayani warga. Karena itu, dirinya siap mengawal kebijakannya tersebut sampai pada tatanan teknis.

“Prinsipnya melayani dengan hati. Birokrat di Purwakarta harus merasakan kebutuhan warganya. Ini penting untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga, orientasi kerja menjadi lebih maksimal. Target dan strateginya kita tetapkan dan jalankan bersama seluruh lini birokrasi,”ujarnya

Disisi lain, langkah Pemkab Purwakarta mendapat dukungan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo. Mantan Menteri Dalam Negeri itu bahkan menyaksikan langsung penandatanganan MoU bersama dengan 46 kepala daerah lainnya.
Senada dengan Ambu Anne, Tjahjo pun berujar hal yang sama. Menurutnya, teknologi informasi harus bisa terintegrasi dengan pelayanan publik demi kecepatan dan ketepatan pelayanan. Sehingga, masyarakat tidak lagi direpotkan dengan kebiasaan birokrasi yang njelimet.
“Semangatnya mengintegrasikan pelayanan. Itu kita harus satu suara dulu di situ. Purwakarta dan 46 daerah lainnya dapat menyatukan suara demi pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat,” demikian Tjahjo. (ADV)