Beranda Karawang PJs Kades Cadaskertajaya Resmi Dilantik, DPMD: Sewaktu-waktu Bisa Diberhentikan

PJs Kades Cadaskertajaya Resmi Dilantik, DPMD: Sewaktu-waktu Bisa Diberhentikan

KARAWANG – Nurki, Kasubag Tata Usaha (TU) SMPN 1 Telagasari resmi dilantik sebagai Penjabat Sementara (PJs) Kades Cadaskertajaya Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jumat pagi (7/5).

Tokoh pendidikan yang masih keluarga dari almarhum Calon Kades terpilih Ahmad Ucu itu, secara resmi dilantik Bupati Karawang melalui Camat Telagasari di aula Kantor Kecamatan dengan Nomor SK 141.1/Kep.249-Huk/2021 yang terbit ada 30 April 2021. Dengan turunnya SK pengangkatan Pjs Baru, secara resmi Bupati juga memberhentikan PJs Kades sebelumnya atas nama Dadang Sutisna.

Dijelaskan Kasie Tata Kelola Pemerintahan Desa DPMD Karawang, Andry Irawan, apabila status PNS yang menjabat Kades, maka bisa diangkat dan diberhentikan sesuai kebutuhan atau situasi, tergantung kewenangan Bupati. Namun, jika dilihat dari sisi aturan status ‘Pjs’ nya, maka jabatan kadesnya sampai dengan Pilkades serentak di gelombang berikutnya.

“Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Kemudian turunannya, tertuang dalam pasal 92 Perbup 4 tahun 2021 tentang tata cara pilkades.”

“Soal jabatan PJs Kades Cadaskertajaya ini melihat sisi aturan memang masa nya sampai dengan terpilihnya Kades hasil Pilkades serentak,” sambungnya.

Sebelumnya, Kabid Pemdes DPMD Karawang, Encep Komarudin atau akrab disapa Eko mengungkapkan, dalam aturan sudah jelas soal penegasan status jabatan kades. “Sebab kondisi almarhum Calon Kades terpilih ini meninggal setelah pencobloasan dan sebelum dikukuhkan Bupati, maka petunjuknya adalah menunjuk PNS sebagai Pjs Kades,” tutur Eko.

Soal sampai kapan, maka klausulnya juga jelas yaitu sampai dengan adanya kades terpilih hasil Pilkades serentak.

“Artinya, ketika di Karawang menetapkan di gelombang 3 Pilkades adalah 2023 bersama 9 desa, maka jabatan PJs berarti sekitar 2,5 tahun, kemudian jika Pilkades serentak di geser ke 2024 untuk gelombang 3, maka bisa jadi sampai 3 tahunan lebih,” urainya.

“Namun demikian, status PJs bukan berarti tanpa evaluasi Bupati, sebab Bupati bisa sewaktu-waktu memberhentikan dan mengangkat karena jadi kewenangannya,” tambah Eko. (kie)

Artikel sebelumnyaDaeng Muhammad Bagikan Sembako Untuk Pengurus PAN Purwakarta
Artikel selanjutnyaPMII Dorong Karawang Harus Jadi Navigator Ekonomi Jawa Barat