KARAWANG – Komisi I DPRD Karawang menyoroti ramainya keluhan warga ihwal buruknya reputasi pelayanan di Kantor ATR/BPN Karawang.
Ketua Komisi I DPRD Karawang, Asep Saepudin Zuhri, menegaskan hal itu semestinya tidak terjadi jika ada pengawasan yang intens dari pimpinan di instansi terkait.
“Tentu harusnya tidak begitu ya, mungkin dalam waktu dekat saya akan telusuri ke sana melihat langsung seperti apa pelayanannya,” ucap Zuhri, Selasa (11/3).
Baca juga: Pelayanan ATR/BPN Karawang Dituding Amburadul, Urus Sertipikat Tak Ada Kepastian
Sebagai contoh dalam proses pengurusan sertipikat di ATR/BPN Karawang, memang ia akui proses penerbitannya kerap membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan.
“Setau saya BPN paling cepet 6 bulan bikin sertifikat bahkan bisa sampai setahun, lalu balik nama paling cepet 3 bulan. Harus ada batasan waktu memang, kapan estimasi paling lama supaya masyarakat tidak sampai merasa dirugikan,” jelas Zuhri.
Direktur LBH Ariamandalika, Hendra, menuding pelayanan Kantor ATR/BPN Karawang amat amburadul. Ini dibuktikan dengan maraknya dugaan pungli di ATR/BPN hingga lambannya kinerja pegawai melayani masyarakat.
Baca juga: Marak Dugaan Penipuan Atas Nama Rumah Sakit, Primaya Hospital Karawang Ambil Langkah Proaktif
Hendra mengaku amat kecewa dengan kinerja para pegawai Kantor ATR/BPN Karawang. Menurutnya, banyak masyarakat yang mengurus sertipikat tanah, namun tidak pernah mendapat kepastian kapan selesai.
Apalagi, kata dia, Plt Kepala ATR/BPN Karawang saat ini disebut jarang ngantor di Karawang karena merangkap jabatan pula di Kanwil ATR/BPN Jabar.
