Beranda Headline Addendum Proyek Puskesmas Dinilai Ngawur, Kejari ke Dinkes: Selesaikan, atau Kita Stop

Addendum Proyek Puskesmas Dinilai Ngawur, Kejari ke Dinkes: Selesaikan, atau Kita Stop

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Dalam suatu kesempatan Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan DPRD Kabupaten Karawang beberapa waktu lalu, Dinas Kesehatan (Dinkes) kepada Komisi III sempat berdalih, jika terlambatnya proses penghapusan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang sebagai penyebab keterlambatan proses pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Karawang Kota.

Meski kemudian, sempat dipaksakan pengerjaannya, proyek pembangunan Puskesmas itu pun pada akhirnya tidak rampung atau tidak bisa selesai tepat waktu sesuai kontrak.

Melihat kondisi tersebut, Dinkes pun memutuskan melakukan addendum atau perpanjangan masa kontrak kepada pihak pelaksana, selama 50 hari kedepan atau tepatnya sampai tanggal 8 Februari 2020 esok. Dengan harapan pembangunan Puskesmas dapat diselesaikan.

Tak ayal, keputusan Dinkes ini mendapat sorotan banyak pihak. Termasuk juga pihak Kejaksaan Negeri Karawang.

Pemerhati politik dan pemerintahan, H. Asep Agustian, SH. MH., kepada tvberita, menerangkan dan memaparkan pengertian istilah addendum itu sendiri dalam suatu surat kontrak atau surat perjanjian. Dan dasar hukum sabab musabab dilakukannya addendum.

Dijelaskan Asep, Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam Pasal 55 disebutkan, boleh suatu pekerjaan dilakukan addendum, karena adanya kahar.

Di mana dalam beberapa poin di Pasal 55 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dengan tegas disebutkan bahwa:

1.Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan,

2. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak,

3. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.

4. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Addendum; istilahnya dalam kontrak atau surat perjanjian, berarti tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

Sementara Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Nah ini kan tidak ada kahar atau force majeure, kok tiba-tiba di addendum. Jelas ini sudah menabrak Perpres Nomor 16 Tahun 2018,” jelas Asep menerangkan.

Sehingga dirinya tidak habis pikir dengan keputusan Dinkes yang berani-beraninya mengaddendumkan mangkraknya proyek pembangunan Puskesmas Kota tersebut.

“Ini Dinkesnya tidak mengerti regulasi atau memang ada unsur kesengajaan? Walau pun mengerti isi Perpres Nomor 16 Tahun 2018.”, ucapnya saat itu.