KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Kabupaten Karawang dikenal sebagai kota industri dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi se- Indonesia.
Namun dapat dipastikan, Angka pengangguran di Kabupaten Karawang, akan semakin bertambah.
Mengapa demikian, karena dari setiap lulusan atau angkatan sekolah baik SMA maupun SMK setiap tahunnya, masih banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan.
Banyaknya pekerja yang datang dari luar wilayah Karawang, dan masih maraknya percaloan tenaga kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Karawang (Disnaker), disebut sebagai salah satu faktor utama penyebab masih banyaknya warga pribumi Karawang yang menganggur atau belum punya pekerjaan.
Oleh karena itu harus ada perubahan sistem secara konverhensif dan terintegrasi untuk memecahkan permasalahan ini semua.
Yaitu bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bisa menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan “ready to use” (siap pakai) didunia perusahaan.
“Caranya bagaimana ?, Disnaker, Pihak Perusahaan dan Dinas Pendidik dan Olahraga Kabupaten Karawang (Disdikpora) harus melakukan sinergisitas dan koordinasi atau komunikasi didalam rangka menciptakan calon tenaga kerja yang berkualitas,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang , Asep Syaripudin atau yang akrab disapa Asep Ibe, kepada Tvberita.co.id, Selasa (14/1).
“Dimana sekolah menjadi mitra perusahaan atau perusahaan menjadi mitra sekolah, Sehingga perusahaan bisa bersinergi dalam rangka menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pihak perusahaan itu sendiri dan kurikulum yang ada disekolah – sekolah khususnya sekolah kejuruan bisa berbanding lurus dengan kebutuhan – kebutuhan perusahaan,” ujarnya lagi menjelaskan.
Lalu kemudian, ia menegaskan, Proses rekrutmen pun harus dilakukan secara transparansi oleh pihak Disnaker dan perusahaan, dan jangan ada multi kepentingan.
Pasalnya, tidak bisa dipungkiri lagi dan sudah menjadi rahasia umum. Bahkan ia menduga jika sampai hari ini, sistem “Wani Piro” alias percaloan tenaga kerja masih marak di instansi plat merah tersebut.
“Bahkan diduga dari pihak perusahaan dalam hal ini oknum HRD yang melakukan praktek-praktek yang tidak fair dengan pihak oknum Disnaker,”sesalnya.
Lebih lanjut Politisi Partai Golkar ini mengatakan, Solusinya kemudian adalah dibuatkannya sistem informasi atau portal menyangkut proses rekruitmen tenaga kerja oleh Pemkab Karawang dalam hal ini Disnaker. Sehingga setiap lowongan kerja yang ada di perusahan- perusahaan bisa diakses langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dan hasil proses rekruitmennya nanti pun harus bisa terpublish secara umum, tambahnya. Dimana hari itu tes, selesai tes, peserta dapat langsung bisa mengetahui hasilnya.
“Ya, diharapkan, melalui portal informasi tersebut, bisa meminimalisir proses percaloan yang marak terjadi sekarang ini.Dan mampu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Karawang, yang terus bertambah jumlahnya disetiap tahunnya,” pungkas Asep Ibe menandaskan.(nna/dhi)
