JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendadak mengerem investasi asing untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.
Jokowi beralasan langkah itu dilakukan demi mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut dalam pembangunan di IKN.
“Kami memang rem dulu. Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa juga di joint-kan (pengusaha) dari dalam (negeri),” kata Jokowi di IKN, Rabu (1/11).
Padahal sebelumnya, Jokowi mengungkap ada 130 investor dari Singapura yang tertarik berinvestasi di IKN. Ada juga 30 investor dari Jepang, 30 investor dari Malaysia dan Uni Emirat Arab yang menunjukkan ketertarikan serupa.
Namun, kali ini Jokowi bersikukuh rem investasi asing untuk IKN. Ia tak mau para pengusaha dalam negeri tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi di IKN.
“Kalau mentok dan sudah tidak ada (investor dalam negeri), kita akan keluarkan jurus yang dari luar,” lanjut dia.
Lantas masuk akal kah alasan Jokowi itu. Atau justru ada motif lain?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan jika niat Jokowi adalah agar investor domestik bisa berpartisipasi di IKN maka patut diapresiasi.
Namun, ia mempertanyakan ‘ketulusan’ Jokowi di dalam kebijakan itu.
Pasalnya, Ronny mengatakan sejak Jokowi kembali dari kunjungan ke China akhir Juli lalu, persepsi publik terhadap IKN semakin negatif. Publik menilai peran China terlalu dominan di IKN.
Persepsi negatif bertambah saat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tenaga kerja asing dipakai di proyek IKN karena bisa bekerja lebih cepat.
“Masalah ini membuat asing di IKN dipandang sinis dan negatif. Nah, jika persepsi ini tak diubah, tentu buruk untuk Jokowi, terutama jelang pemilihan nanti. Pasalnya kini Jokowi secara de facto sudah punya kecenderungan politik ke salah satu kandidat,” katanya mengutip CNNIndonesia.com.
Di sisi lain, Ronny mempertanyakan, ketika Jokowi rem investasi asing, apakah investor domestik siap berpartisipasi ke IKN. Pasalnya ia belum mendengar nama baru dari ranah domestik tertarik masuk ke IKN.
Menurutnya, nama investor yang sudah ada saat ini baru muncul setelah Jokowi dan DPR mengeluarkan aturan Hak Guna Usaha (HGU) bisa dimiliki investor sampai 190 tahun.
Untuk menggaet investor domestik baru, sebenarnya itu belum cukup. Menurutnya, pemerintah bisa jadi memberikan tawaran baru atau deal baru.
Ronny mengatakan tawaran itu bisa berupa pembiayaan dari BUMN perbankan ke proyek para investor tersebut dengan bunga jauh di bawah suku bunga yang hari ini cukup tinggi.
Hal itu bisa menjadi celah insentif bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan represi finansial.
“Atau boleh jadi juga insentif tidak dikenai PPN dan jenis pajak lainnya untuk proyek-proyek milik swasta. Atau boleh jadi juga tak ada tawaran yang baru,” katanya. (*)
