“Jadi kita bisa mengatakan bahwa lebih banyak orang mengatakan kurang pantas lah, Pak Jokowi sebagai politikus PDIP dari bawah sampai puncak kekuasaannya dua kali. Demikian juga Gibran tidak pantas lah bersikap begitu kepada PDIP. Kira-kira suasana kebatinan di masyarakat begitu,” jelas Saiful.
Adapun survei ini dilakukan secara tatap muka selama periode 29 Oktober-5 November 2023. Populasi survei merupakan warga berusia 17 tahun ke atas. Survei ini dilakukan dengan metode stratified multistage random sampling, dengan berjumlah 2.400 responden.
Response rate sebesar 1.939 atau 81 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 2,3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sementara, Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan sebanyak 44,1 persen mengaku tidak setuju majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) menunjukkan bahwa Presiden Jokowi telah mengkhianati PDI Perjuangan.
Menurut dia, hanya 34,7 persen setuju bahwa majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo menunjukkan bahwa Jokowi telah khianati PDIP.
“Namun, lebih banyak yang tidak setuju, angkanya mencapai 44,1 persen. Dan 21,3 persen menjawab tidak tahu,” kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei bertajuk “Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini” yang dipantau secara virtual di Jakarta, dikutip Antara, Minggu (12/11) .
Dia menjelaskan bahwa survei tersebut juga menemukan sebanyak 66,7 persen masyarakat di Indonesia menilai Jokowi memiliki hak untuk menentukan keputusan politiknya.
Menurut Burhanuddin, hanya sedikit masyarakat yang beranggapan sebaliknya, yaitu ada 21,1 persen yang beranggapan bahwa Presiden Jokowi tak menunjukkan rasa hormatnya kepada PDIP sebagai partai yang telah membesarkannya.
“Mayoritas masyarakat, sebesar 66,7 persen, berpendapat Presiden Joko Widodo berhak menentukan keputusan politiknya mesti tidak sejalan dengan partainya, yaitu PDIP,” ujarnya. (*)
