KARAWANG – Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, memberikan penjelasan terkait surat yang pernah dikirim bertuliskan Bupati Karawang kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini menyusul mencuatnya dokumen tersebut di tengah proses penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung di rumah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Aep menegaskan, isi surat tersebut merupakan usulan pembangunan dapur MBG yang diprioritaskan untuk wilayah-wilayah dengan tingkat stunting tinggi di Kabupaten Karawang.
Hal ini menurutnya lazim dilakukan pemerintah daerah kepada kementerian maupun lembaga negara untuk memperjuangkan kebutuhan daerah.
“Surat pengajuan itu hal yang wajar. Saya tidak hanya mengajukan surat ke BGN, tetapi juga ke kementerian dan lembaga lain untuk kepentingan masyarakat Karawang,” kata Aep usai apel pagi di Plaza Pemkab Karawang pada Senin, (8/6).
Baca juga: Polisi soal Dua Pemuda Karawang Jadi Korban Tawuran: Motor Sudah Dikembalikan, Pelaku Kini Diburu
Ia menjelaskan, pengajuan kepada BGN dilakukan setelah Deputi Pencegahan BGN berkunjung ke Karawang pada 1 April lalu dan menyampaikan rencana roadshow serta evaluasi kesiapan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Menurut Aep, saat itu terdapat sejumlah dapur yang dinilai belum memenuhi ketentuan sehingga pemerintah daerah diminta mengajukan usulan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Portal memang sudah ditutup, tetapi kepala daerah dipersilakan mengajukan usulan. Karena itu kami menyampaikan surat sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Aep membandingkan langkah tersebut dengan berbagai upaya yang selama ini dilakukan Pemkab Karawang dalam memperoleh dukungan program pemerintah pusat, seperti penanganan banjir Karangligar melalui Kementerian PUPR, pengajuan Sekolah Rakyat, pembangunan sabuk pantai, hingga program kampung nelayan.
Baca juga: Pria di Karawang Curi Perhiasan Hanya Pakai Celana Dalam
Ia menilai pengajuan surat merupakan bagian dari tugas kepala daerah untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
“Kalau tidak mengajukan, bagaimana pemerintah pusat bisa mengetahui kebutuhan daerah? Semua kabupaten dan kota juga melakukan hal yang sama,” katanya.
