JAKARTA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang mengajak warga agar mengurus sendiri sertifikat tanah sendiri.
Pasalnya, dengan sertifikat masyarakat memiliki bukti hukum tertinggi atas kepemilikan tanah.
“Yang tanahnya belum bersertfikat, segera sertifikatkan. Tapi, kalau bisa warga urus sendiri sertifikat tanah, tanpa kuasa,” tegas Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Karawang Nurus Sholichin dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN belum lama ini.
Baca juga: BPN Karawang Klarifikasi Ketidakhadiran Kepala Kantor, Minta INI-IPPAT Jaga Sinergitas
Nurus mengungkapkan, pihaknya dengan senang hati melayani masyarakat yang mengurus sendiri sertifikat tanahnya dengan memberikan layanan prioritas.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menuturkan, sertifikat merupakan bukti hukum tertinggi dan terkuat atas kepemilikan tanah.
“Setelah memiliki sertifikat, jika ada persoalan pertanahan apa pun kita sudah memiliki bukti kepemilikan yang tidak gampang diklaim oleh orang lain,” terang Saan.
Maka dari itu, pemerintah memiliki program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disebut PTSL.
Baca juga: BPN Jabar Dorong Sertifikasi Aset Desa Lewat Program PTSL
Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan perlindungan atau jaminan hukum terhadap kepemilikan tanah melalui sertifikat.
Pernyataan tersebut disetujui oleh Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Meijana Irawan Sukarja.
Dia menambahkan, sertifikat tanah juga bisa memberikan nilai dan membuka akses perekonomian.
“Harga tanah yang memiliki sertifikat dengan yang tidak akan berbeda. Yang memiliki sertifikat pasti tinggi harganya, jadi jika tanah itu dijual harganya pasti akan mahal,” ucap Meijiana. (*)
