KARAWANG – Bukan cuma eksekutif dan legislatif, pemeriksaan kasus pokir DPRD Karawang rupanya juga menyasar para kontraktor.
Pasalnya, sejumlah kontraktor kerap disebut bandar pokir karena menguasai banyak proyek pokir di DPRD Karawang.
“Sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek pokir akan kami panggil untuk diperiksa. Keterangan mereka kami butuhkan melengkapi dokumen pemeriksaan selama ini. Mengenai waktunya belum tahu, tapi secepatnya akan kita panggil,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, Martha Parulina Berliana, Selasa (12/7/22).
Baca juga: Pemeriksaan Kasus Pokir Lanjut, Bupati dan Wabup Karawang Tinggal Tunggu Giliran
Menurut Martha, pokir DPRD Karawang dan juga eksekutif dituangkan dalam bentuk pekerjaan fisik yang dikerjakan pihak ketiga atau kontraktor. Sedangkan nilai pokir legislatif dan eksekutif mencapai ratusan miliar rupiah.
“Kami ingin tahu siapa saja kontraktor yang mengerjakan proyek pokir. Bagaimana caranya mereka mendapatkan pekerjaan tersebut,” katanya.
Baca juga: Soal Kasus Pokir, Mahasiswa Karawang Datangi Kantor DPRD Karawang, Ini Tuntutannya
Martha memastikan semua kontraktor yang mengerjakan proyek pokir akan dipanggil. Jika melihat besaran nilai pokir yang mencapai ratusan miliar rupiah, pastinya banyak kontraktor yang mendapatkan pekerjaan tersebut.
“Kami belum tahu siapa saja mereka, tapi pasti akan kita panggil semua. Tinggal tunggu giliran saja,” katanya.
Kejari Karawang menangani kasus fee pokir 5% sejak akhir Mei 2022 lalu. Hingga saat ini sudah 25 orang diperiksa mulai dari anggota DPRD hingga pejabat OPD. Pemeriksaan dilakukan setelah muncul dugaan adanya fee sebesar 5 % dalam proyek pokir tersebut. Kejari Karawang tidak hanya menyasar anggota DPRD tapi pejabat eksekutif dilingkungan Pemkab Karawang turut diperiksa. (kii)
