Beranda Headline Kasus Pemda II, Kuasa Hukum: JPU Tidak Bisa Membuktikan Dakwaan

Kasus Pemda II, Kuasa Hukum: JPU Tidak Bisa Membuktikan Dakwaan

TVBERITA.CO.ID, KARAWANG – Sidang kasus dugaan pencurian aset negara senilai Rp 3 miliar pada gedung Pemda II, memasuki babak kedua.

Pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa digelar hari ini, Selasa (7/5). Sekitar jam 13.30, tersangka tiba di kantor Pengadilan Negeri Karawang bersama puluhan tahanan lain.

Dalam agenda pembacaan eksepsi, kuasa hukum terdakwa Ayi Sobari dan Hambali, Alek Safri Winando meminta tujuh poin kepada majelis hakim. Pertama, menyatakan eksepsi/keberatan terdakwa diterima seluruhnya. Kedua, menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Ketiga, menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Empat, memerintahkan segera mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan negara. Lima, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Enam, memulihkan nama baik terdakwa pada keadaan semula. Tujuh, membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada negara.

Apa yang diminta tim kuasa hukum sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.

Para terdakwa hanya mencuri barang senilai Rp 434.000, bukan Rp 3 miliar seperti yang dituduhkan. “Itu sebabnya, ketua pengadilan harus segera menetapkan hakim tunggal dan memutus perkara dengan cepat. Dan apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.”

Tim kuasa hukum menilai surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang mencantumkan kerugian senilai Rp 3 miliar, terlalu mengada-ada, keliru dan menyesatkan. “Karena JPU tidak bisa membuktikan apakah para terdakwa mengambil atau mencuri barang-barang tersebut,” katanya.

Di dalam surat dakwaan, kata tim kuasa hukum, tidak ada audit oleh siapapun tentang inventaris barang-barang beserta kerugian.

“Bahwa JPU tidak mengurai berapa harga dan berapa meter serta jenis apa dan merk apa? (barang yang hilang). JPU mengurai jenis barang namun tidak mengurai jumlah meter,” katanya.

JPU pun tidak bisa membuktikan apakah para terdakwa yang mengambil atau mencuri barang ataukah barang memang sudah hilang sebelumnya.

“Dakwaan yang disampaikan JPU bahwa para terdakwa nongkrong-nongkrong di depan gedung Pemda 2, salah dan keliru. Faktanya, para terdakwa adalah pekerja bangunan gedung Pemda 2. Apa yang terjadi di kasus Pemda 2 adalah bukan karena hasil dari pencurian semata tapi ada rasa ketidakadilan untuk para terdakwa karena gaji atau upah yang belum dibayar,” tutup tim kuasa hukum. (nna/fzy)

Komentar Facebook