KARAWANG – Kepolisian Resor (Polres) Karawang memeriksa sejumlah pihak terkait kasus dugaan penyerobotan lahan di Poponcol, Karawang Kulon milik PT Astakona Megahtama.
Langkah ini dilakukan polisi menindaklanjuti adanya laporan dari PT Astakona yang tercatat LAPDU/58/I/2025/Reskrim pada 13 Januari 2026. Polres Karawang juga sudah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/41/I/2026/Reskrim.
Kepolisian juga telah memanggil ATR/BPN Karawang dan sejumlah pihak lainnya untuk menjelaskan duduk perkara dugaan tersebut. Pemanggilan ATR/BPN Karawang menjadi salah satu titik krusial mengingat fungsinya sebagai pengelola administrasi pertanahan dan tata ruang.
Baca juga: Saat 48 Batang Rokok Berisi Ganja Sintetis Gagal Diselundupkan ke Sel Lapas Karawang
Sebelumnya, PT Astakona Megahtama melaporkan sekelompok warga Poponcol, Karawang Kulon yang terkait kasus penyerobotan lahan milik perusahaan.
Kasus yang dimulai sejak Agustus 2024 itu bermula dari sejumlah warga yang berusaha menguasai dan mengklaim lahan milik perusahaan walaupun tidak memiliki legalitas atas tanah tersebut.
Mereka kemudian mendaftarkan tanah tersebut ke ATR/BPN melalui skema PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) agar tanah tersebut mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun dalam sebuah pertemuan, ATR/BPN Karawang menegaskan saat ini sertifikat yang dituntut tidak bisa dikeluarkan karena sudah ada status kepemilikan dengan PT Astakona Megahtama.
