PURWAKARTA-Pengalokasian anggaran APBD Kabupaten Purwakarta untuk OPD diduga tidak merata dan tidak menggunakan skala prioritas.
Terbukti, kondisi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sudah banyak yang tidak layak karena faktor usia, sementara kebutuhan pelayanan di dinas tersebut semakin tinggi.
Kondisi salah satu bangunan yang sudah mengalami keretakan pun harus dibantu menggunakan batang bambu, untuk sedikit menyangga bangunan dan menjaga dari resiko runtuhnya bangunan yang bisa saja mencelakakan pegawainya.
“Sudah lama pak, dan belum ada perbaikan sampai hari ini,”jelas beberapa staf Dinas Perhubungan Purwakarta Selasa (26/4).
Salah satu anggota DPRD Purwakarta dari Komisi I yang juga merupakan anggota Banggar DPRD Purwakarta dari Fraksi PKB Ceceng Abdul Qodir saat dihubungi mengatakan bangunan gedung Dinas Perhubungan Purwakarta sangat memprihatinkan.
“Kita pernah berkunjung, dan kita lihat kondisi gedungnya tidak layak dan sangat memprihatinkan, bisa berpotensi roboh,”ujar Ceceng Selasa (26/4).
“Kami dorong menfasilitasi ke Pemerintah Daerah terutama ke TAPD untuk bisa menganggarkan Pembangunan atau rehabilitasi gedung Dishub, tetapi karena keterbatasan anggaran dan refocusing untuk penanganan Covid 19 belum bisa dianggarkan, mudah mudahan tahun depan sudah bisa di anggarkan,”ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Iwan Soeroso Soediro belum bisa diminta keterangannya karena sedang mengikuti kegiatan lain. (trg)
