KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Pengangkatan tenaga honorer, baik guru maupun tata usaha, bukan tanggung jawab Dinas Pendidikan.
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Karawang, Dadan Sugardan. “Tentang pengangkatan kita tidak bisa berbuat banyak. Hal itu kita serahkan pada Badan Kepegawaian Daerah,”ujar Dadan.
Hal ini dikatakannya terkait unjuk rasa yang digelar Forum Guru Honorer Kabupaten Karawang, Selasa (18/9).
Aksi yang digelar ratusan guru honorer tersebut menuntut kenaikan tunjangan. Selain itu mereka juga menuntut, dihapuskannya kategori satu dan dua dalam pengangkatan menjadi PNS. Selain tidak adil, pengakategorian tersebut disinyalir sarat kecurangan.
“Selain itu juga ada pemberian tunjangan dari sekolah. Walaupun begitu, jumlahnya memang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” aku Dadan.
Permasalahan tenaga honorer tidak hanya di Karawang saja. Ia mengatakan, tenaga honorer juga diangkat dengan persetujuan kepala sekolah bersangkutan.
“Hal ini juga berkaitan dengan penggajian PNS, yang diambil dari APBN. Dinas Pendidikan tidak berkaitan dengan itu,” katanya.
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana berjanji akan menaikan tunjangan bulanan buat para tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemkab Karawang, termasuk para guru honorer. Kenaikan tunjangan itu, rencananya mulai tahun anggaran 2019. Hanya saja, Cellica tidak berani menyebut berapa besaran angka kenaikannya.
“Ya saya harus membicarakan dulu hal ini dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” ujarnya usai menerima aksi unjuk rasa para guru honorer di kantornya belum lama ini.
Alasan dia, nilai kenaikan tunjangan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan kas daerah. Diakuinya, pada APBD Karawang 2019 masih banyak beban anggaran untuk kebutuhan perbaikan infrastruktur, baik jalan, jembatan, hingga bangunan sekolah, selain sektor kesehatan dan ekonomi. Namun Cellica meyakini, jika pun ada alokasi tambahan buat menaikan tunjangan honorer masih bisa dilakukannya.(nji/ds)
