KARAWANG TVBERITA.CO.ID- – Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno menegaskan sanksi pemecatan akan diberikan kepada kadernya yang membelot mendukung Capres Nomor Urut 01. Pasalnya , hal tersebut telah keluar dari keputusan yang telah diambil pengurus tingkat pusat
“Saya rasa bukan cuma PAN saja, parpol lain atau institusi mananpun memiliki aturan main. Jadi kalau ada kader yang tidak taat terhadap keputusan partai tentu akan berlaku mekanisme punishment yang sudah diatur melalui peraturan organisasi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART),” ungkap Eddy Soeparno, saat hadir dalam acara Pelatihan Kader Partai Amanat Nasional, di Karawang, Rabu (12/12).
Hal tersebut dicontohkannya, terkait dengan Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan, Muhidin dan Ketua DPD Tanah Bumbu, Kalsel yang juga Bupati Tanam Bumbu Sufiar Noor, yang mendeklarasikan dukungan untuk Joko Widodo-Maruf Amin.
Eddy mengatakan, ia akan memberikan sanksi sesuai AD/ART karena keputusan tersebut merupakan keputusan partai mendukung pasangan Prabowo-Sandiago Uno dilakukan melalui proses pembahasan di tingkat pengurus yang sesuai dengan peraturan di AD/ART.
“Sanksi kepada Kader PAN yang membelot dalam Pilpres, tetap akan diberlakuan, hingga sanksi pemecatan oleh partai, ” tegasnya. Sanksi, kata Eddy, akan diterapkan kepada kepada kader PAN Kalsel, sesudah data dan masukan secara konfrehensif untuk penetapan sanksi kepada kader yang membelot.
Sementara Eddy menyakini untuk kader PAN Jawa Barat, hingga saat ini belum ada indikasi kader berlambang matahari membelot ke pasangan diluar keputusan rakernas PAN 2018. Bahkan ia sangat optimis kesolidan kader PAN Jabar hingga 110 persen.
“Kader PAN Jabar masih solid untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi, 110 persen saya sangat yakin,” jelasnya.(nna/ton)
