Dilansir dari merdeka.com, untuk permasalahan secara substansi, kata Kurnia, terdapat pada poin-poin yang disepakati dalam pembahasan revisi UU KPK antara DPR bersama pemerintah sulit untuk diterima akal sehat.
100 Hari Jokowi-Ma’ruf: Korupsi Menggeliat, KPK Dibikin Memble
Pertama soal pembentukan dewan pengawas. Dia menyebut isu dewan pengawas ini bukan hal baru. Hampir dalam setiap naskah perubahan UU KPK, keberadaan dewan pengawas ini selalu masuk dalam pembahasan. Sementara terkait dengan kewenangan KPK dalam penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jika penanganan perkara tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun.
“Isu ini sudah dibantah berkali-kali dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, 2006, dan 2010. Tentu harusnya DPR dan pemerintah paham akan hal ini untuk tidak terus menerus memasukkan isu ini pada perubahan UU KPK,” kata dia.
Selain itu, menurut Kurnia, Pasal 40 UU KPK yang melarang menerbitkan SP3 bertujuan agar KPK tetap selektif menkonstruksikan sebuah perkara agar nantinya dapat terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan.
Terkait dengan penyadapan harus izin dari Dewan Pengawas, menurut Kurnia akan memperlambat penanganan tindak pidana korupsi dan bentuk intervensi atas penegakan hukum yang berjalan di KPK.
Tak hanya itu, KPK kini bukan lagi lembaga negara yang independen. Perubahan ini terjadi pada Pasal 3 UU KPK, jika sebelumnya ditegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, kali ini justru berubah menjadi KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
“Narasi ini kontradiksi dengan prinsip teori lembaga negara independen yang memang ingin memisahkan lembaga seperti KPK dari cabang kekuasaan lainnya,” kata dia.
Hal senada dikatakan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman. Menurut dia, belum ada kemajuan penegakan hukum dan penuntasan kasus HAM hingga 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan dia melihat pemerintahan Jokowi-Ma’ruf malah sibuk dengan agenda pelemahan terhadap KPK.
“100 Hari pemerintahannya sibuk dengan agenda pelemahan sistematis terhadap KPK,” kata Benny kepada wartawan, Senin (27/1). (mdk/red)
