TVBERITA.CO.ID – Belakangan ini, lembaga (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) PPATK kerap menjadi buah bibir berkat laporannya mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
PPATK sendiri merupakan lembaga independen. Fungsinya tidak hanya melakukan pengawasan, tapi juga pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan juga mencegah pendanaan terorisme.
Lembaga ini menurut sejarahnya berdiri pada tahun 2022. Tepatnya ketika Indonesia memutuskan bergabung dengan konvensi internasional yang membahas tentang pencegahan serta pemberantasan TPPU.
Pada tahun itu juga Indonesia langsung mendirikan PPATK dengan disahkannya Undang-Undang Nomor15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjadi dasar pendirian lembaga itu. Lembaga PPATK memiliki tugas dan fungsi untuk memenuhi kewajiban Indonesia sesuai konvensi internasional itu.
Baca juga:Â Di DPR, PPATK Beberkan Rincian Transaksi Janggal Rp 189 Triliun di Kemenkeu
Sejumlah perkara korupsi sebagian besar berhasil diungkap berkat adanya laporan PPATK. Laporan ini juga yang sering digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus-kasus korupsi tingkat tinggi.
Jadi sebenarnya, bagaimana tugas, fungsi, kewenangan PPATK dalam bekerja?
Berikut penjelasan terperinci mengenai tugas, fungsi kewenangan PPATK:
Tugas PPATK
PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
Fungsi PPATK
1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain
Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang:
1. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
2. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
3. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
4. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
5. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
6. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
7. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.
Baca juga:Â Sri Mulyani Ajak Mahfud MD Bersih-bersih Kemenkeu Buntut Transaksi Janggal Rp 300 T
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor PPATK berwenang :
1. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
2. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
3. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
4. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
5. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
6. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
7. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat :
1. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
2. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
3. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
4. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
5. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
6. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
7. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
8. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
10. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
11. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
12. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.
(*)
