KARAWANG – Forum Pengusaha bersama Desa Sirnabaya menggelar deklarasi dan bakti sosial di Kantor Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang pada Selasa (7/3/2023).
Ketua Forum Pengusaha bersama Desa Sirnabaya, Yulianus Sapa menyebutkan, forum tersebut adalah wadah perkumpulan pengusaha lokal yang dikhususkan untuk membantu desa.
Forum Pengusaha bersama Desa Sirnabaya baru terbentuk di tahun ini, jumlah anggotanya ada 13 pengusaha tergabung.
“Kita ingin membantu desa Sirnabaya untuk menggali potensi dan mencari kontributor untuk desa,” ujarnya kepada tvberita.co.id.
Baca juga: Dikunjungi DPRD Karawang, Pengusaha di Surya Cipta Curhat Biaya Pengurusan SLF Kemahalan
Forum ini juga sengaja dibentuk karena melihat latar belakang desa Sirnabaya yang menampung banyak pengangguran.
“Selama ini banyak pengangguran di sini, jadi kami membuat wadah untuk membantu, supaya pengangguran bisa bekerja,” terang Yulianus.
Ia memaparkan, bahwa pihaknya akan mendatangi perusahaan-perusahaan agar memberikan kontribusi ke desa. Kemudian, kontribusinya akan dialokasikan untuk membangun jalan dan urusan sosial.
“Kita akan datangi perusahaan-perusahaan. Kita fokus bantu penggalian APBDes, kontribusi kami tujukan untuk bangun jalan dan giat sosial. Apabila ada yang sakit, ada kematian, kita bantu,” paparnya.
Riza Arya Juna, Staf Bidang PLK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Karawang menyampaikan, adanya forum ini sejalan dengan program prioritas pembangunan yang memprioritaskan ekonomi kerakyatan.
Baca juga: Pasangan Belum Muhrim Dilarang Check In Hotel, Pengusaha di Karawang Meradang
“Ini sejalan dengan program prioritas pembangunan, baik pusat maupun daerah saat ini prioritasnya kan ekonomi kerakyatan,” katanya.
Ia meyakinkan bahwa pihak DPMD Karawang akan membantu Forum Pengusaha bersama Desa dengan terus berkoordinasi dan menentukan langkah kedepan.
“Kontribusinya harus besar, saya berharap, dengan adanya forum ini bisa jadi wadah yang bisa menjawab tantangan-tantangan ekonomi kedepan, sehingga bisa menguatkan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)
