KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Ketua Komite SMPN 1 Karawang Barat, S. Mulyono menuding keributan soal isu uang 1 Miliar yang digunakan untuk pembiayaan keberangkatan rombongan angklung siswa-siswi SMPN 1 Karbar ke Jepang, bermula dari pernyataan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Kabupaten Karawang, Okih Setiawan.
Dalam pernyataanya di media belum lama ini, Okih menyebut anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkab untuk berkunjung ke Jepang sebesar kurang lebih Rp1 Miliar.
“Pak Okih ini pejabat tapi omonganya asal njeplak saja. Harusnya seorang pejabat, apalagi berbicara masalah anggaran, harus jelas. Jangan bilang kurang lebih sekian atau sekian. Jangan abu-abu. Masalah anggaran ini kan masalah sensitif. Kalau tidak sesuai dengan data atau fakta, pasti akan timbul polemik di masyarakat,” tegas Mulyono saat diwawancarai, Sabtu (25/11) pagi.
Mulyono membeberkan, anggaran yang digunakan untuk keberangkatan ke Jepang diback-up oleh dua dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Disparbud Karawang.
“Jauh-jauh hari sebelum keberangkatan ke Jepang, pihak sekolah diberikan informasi bahwa dua dinas tersebut ikut andil dalam pembiayaan. Disdik Rp300 juta dan Disparbud Rp300 juta yang katanya diperuntukan sebagai biaya akomodasi 70 orang (termasuk 30 siswa) hanya selama di Jepang saja. Anggaran Rp600 juta bukan untuk keberangkatan siswa kami. Itupun bukan kami yang mengelola anggaran tersebut” tegas Mulyono.
Setelah mendapat informasi itu, pihak sekolah mencoba mengkalkulasi total pembiayaan keseluruhan untuk keberangkatan 30 siswanya. Setelah dihitung, jika per-orang sekali ke Jepang pulang pergi membutuhkan perkiraan biaya Rp17 juta. Maka anggaran sebesar Rp600 juta untuk membawa rombongan sebanyak 70 orang, ternyata belum mencukupi. Akhirnya, kata Mulyono, pihak sekolah beserta komite bermusyawarah dengan orang tua siswa untuk mencari solusi penambahan biaya ke Jepang untuk anak-anaknya.
“Setelah dirapatkan akhirnya disepakati angka Rp11. 650.000. Bahkan awalnya, sekitar 52 orang tua ingin mengikutsertakan anak-anaknya. Tapi pihak sekolah hanya membatasi 30 orang saja. Orang tua tidak mempermasalahkan uang ini. Bahkan pihak sekolah menawarkan pilihan kalaupun tim angklung tidak bisa ikut ke Jepang tidak masalah. Tapi orang tua malah setuju-setuju saja kok. Lalu untuk apa uang Rp11 juta tersebut? Ya untuk tiket pesawat PP, untuk membayar tim pelatih angklung dari Bandung yang juga ikut dibiayai oleh pihak sekolah karena diikutsertakan ke Jepang,” bebernya.
Jadi, sambungnya, kalau memang ada uang Rp1 Miliar seperti yang dikatakan oleh Kadisbudpar Okih, ia secara pribadi selaku Ketua Komite SMPN 1 Karbar ingin meminta pertanggung-jawaban anggaran Disparbud khusus untuk program ke Jepang bersama murid-muridnya kemarin.
“Kalau memang ada Rp1 Miliar. Berarti dia sama saja membohongi kami selaku pihak sekolah. Membohongi orang tua siswa yang ikut ke Jepang. Saya ingin meminta penjelasan saja secara jujur karena seorang pejabat ketika berbicara soal anggaran harus sesuai dengan digit anggaran yang ada, sehingga tidak menimbulkan polemik,” tutupnya.(nji/ds)
