BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mulai kurangi bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di wilayahnya.
Hal itu karena Pemkab Bekasi terkendala anggaran APBD Perubahan 2023 yang belum disahkan.
Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdhan menuturkan, akibat terkendala anggaran, pihaknya mengubah status tanggap darurat bencana kekeringan menjadi masa transisi darurat.
Karena itu, pada masa transisi, intensitas pemberian bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan bakal dikurangi.
Baca juga: Ormas di Bekasi Berulah, Palak Beberapa Penjaga Toko Sambil Mengancam
Dengan kata lain, Pemkab Bekasi kini hanya memfokuskam pemberian bantuan untuk air bersih domestik rumah tangga melalui tangki air.
Sementara itu, untuk pelanggan air PAM, Dani telah meminta Perumda Tirta Bhagasasi untuk menambah penyaluran air bersih melalui tangki.
“Untuk pelanggan PDAM kami perintahkan tambah tangki air agar pelanggannya yang terkendala suplai air bisa terkompensasi meskipun tidak semaksimal melalui pompa,” ujar Dani, Jumat, 29 September 2023.
Dani melanjutkan, Pemkab Bekasi juga berencana membangun sumur-sumur air melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) serta Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan).
Baca juga: Ketika Kekeringan Memaksa Warga Bekasi Ambil Air dari Kubangan
“Ke depan jika memungkinkan dibangun sumur. Itu yang mungkin kami dorong Dinas SDABMBK atau Dinas Perkimtan untuk melakukan proyek pembuatan sumur yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” papar Dani.
Mengutip Kompas.com, berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi pada Selasa (26/9/2023), kekeringan melanda 47 desa di sepuluh kecamatan dan sebanyak 178.176 ribu warga terkena dampaknya.
Selain itu, terdapat pula 21.250 hektar lahan pertanian mengalami kekeringan. Sebelumnya, sudah 4,4 juta liter air bersih yang disalurkan kepada warga. (*)
