KARAWANG – Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana menekankan distribusi gas elpiji 3 Kg di wilayah Karawang harus diperketat. Langkah itu untuk antisipasi kelangkaan gas seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat.
Pernyataan itu disampaikan Cellica saat memimpin rapat koordinasi bersama Hiswana Migas wilayah Karawang-Purwakarta, ihwal pendistribusian Gas LPG 3 Kg subsidi di Kantor Disperindag Karawang pada Selasa (1/8).
“Per hari ini, Hiswana Migas Karawang Purwakarta tadi melaporkan telah mendistribusikan 2,4 juta tabung gas perbulan. Angka yang demikian besar itu dipastikan tidak terjadi kelangkaan gas 3 KG,” ungkap Cellica dikutip dari keterangannya, Rabu 2 Agustus 2023.
Baca juga: Disnakertrans Karawang Minta Pencari Kerja Andalkan Website Info Loker Dibanding Jasa Calo
Namun, lanjut dia, sejumlah hal ikut mempengaruhi dan perlu segera diantisipasi. Diantaranya ialah disparitas Harga Eceran Tertinggi (HET) Karawang dengan daerah tetangga. Di Bekasi harganya sudah Rp 18.750 ribu, Cianjur Rp 19.000, di Subang Rp 18.500, sedangkan Karawang masih Rp 16.000.
Maka itu, Cellica menilai sejumlah oknum memanfaatkan celah selisih harga tersebut dengan menjual gas 3 KG ke daerah lain karena margin keuntungan lebih tinggi.
“Bahkan kemarin Polres Karawang menangkap pelaku pengoplosan gas 3 KG yang disuntikkan ke Gas 12 KG sehingga bisa dijual lebih mahal,” ujarnya.
“Oleh karena itu, saya ingin, kedepan pangkalan-pangkalan ini harus dibuat aturan sehingga lebih tertib. Sehingga ketika terjadi kelangkaan, kita bisa secepatnya mendeteksi apa masalahnya dan secepatnya bisa kita evaluasi dan cari solusi,” sambung Cellica.
Baca juga: Siasat Licik Pengoplos Tabung Gas di Karawang: Borong Elpiji Bersubsidi di Warung
Kemudian, kelangkaan gas bisa terjadi jika pola distribusi tidak tepat sasaran. Ia mengaku telah mengintruksikan agar PNS tidak boleh menggunakan gas 3 KG, karena PNS sudah dibekali Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), sehingga mereka mampu untuk memakai gas non subsidi.
“Hotel dan restoran mewah juga dilarang menggunakan gas subsidi kecuali UMKM dengan laba Rp 5 juta perbulan. Saya minta Disperindag dan Satpol PP segera lakukan pengecekan lapangan,” tegasnya. (*)
