KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikabarkan menunggak klaim pembayaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang hingga Rp. 58,5 miliar.
Dan tunggakan tersebut mengancam kelancaran operasional rumah sakit dan persediaan obat- obatan bagi para pasien.
Pasalnya, Bagian keuangan kesulitan membayarkan jasa pelayanan medis para dokter dan obat- obatan yang sudah siap bayar.
Dimana dampaknya, sebagian dokter dikabarkan meminta untuk dirumahkan dan pesanan obat- obatan akan di “lock” oleh produsen sehingga tidak bisa lagi memesan.
“Tentunya ini akan mengganggu pelayanan medis kepada para pasien,” ungkap Bendahara RSUD Karawang Hetty Kurniawati.
Dipaparkan Hetty, BPJS sudah menunggak pembayaran terhitung sejak tahun 2017 sebesar Rp. 2,5 Miliar. Dan untuk tahun 2018 Rp. 14 Miliar.
“Terdiri dari bulan Agustus Rp. 11,3 miliar, September Rp. 13,3 miliar dan Oktober Rp. 13,3 Miliar,” ungkapnya menjelaskan.
Dikatakan Hetty terkait permasalahan diatas BPJS pun sempat menawarkan sebuah solusi berupa dana talang dari Bank. Namun, rumah sakit pelat merah tersebut menolak meminjam uang ke bank untuk menutupi piutang tersebut.
“Kami masih berpikir, karena RSUD sudah menjadi BLUD maka harus melalui persetujuan dari pemerintah daerah yaitu Bupati,” tandasnya.
Menurut dia, pinjaman ke bank mempunyai risiko, yaitu harus menanggung bunga perbankan.
Namun demikian, Hetty menerangkan saat ini Direktur RSUD sudah berkomunikasi dengan Bupati terkait permasalahan ini, dan membahas terkait dana talang tersebut. Meski sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah seperti apa.(nna/ton)
