KARAWAN, TVBERITA.CO.ID- Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan tidak ada calon legislator perusak lingkungan di partainya. Menurut dia, bukan saja rekam jejak kriminal yang diperhatikan, tetapi juga perilaku lingkungan setiap bacaleg.
Hal itu disampaikan Dedi usai mendaftarkan caleg dari Partai Golkar Jabar ke KPU Jawa Barat. Pria beriket Sunda itu menjawab pertanyaan jurnalis di Hotel Holiday Inn, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Selasa (17/7).
“Tidak ada tempat dan tidak ada toleransi untuk para perusak lingkungan. Saya tegaskan Golkar Jabar konsisten menjaga lingkungan di Jawa Barat. Jadi, saya pastikan tidak ada caleg dari Golkar yang memiliki usaha yang merusak lingkungan,” katanya.
Selain itu, PKPU No 20 Tahun 2018 menjadi rujukan partai berlambang pohon beringin itu dalam penjaringan caleg. Karena itu, nama-nama yang pernah tersangkut kasus hukum dipastikan tidak bisa mengisi slot caleg Partai Golkar.
“Kami tidak mencalonkan caleg yang pernah tersangkut kasus hukum. Itu sesuai dengan PKPU No 20 Tahun 2018. Kita taat asas, kasus hukum yang tidak ada di PKPU pun kami jadikan pertimbangan. Kami ingin caleg dari Golkar ini punya integritas,” ujarnya.
Saat mendaftar menjadi caleg Partai Golkar, semua personalia menurut Dedi sudah menandatangani pakta integritas. Pakta tersebut terkait larangan menikah lagi kecuali sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
Langkah ini dilakukan dalam rangka melindungi hak-hak perempuan. Menurut dia, terdapat doa dan perjuangan seorang istri dibalik kesuksesan seorang legislator. “Kalau melanggar, akan kami pecat. Semua sudah tanda tangan. Artinya, semua bisa mengikuti. Kita konsisten,” tuturnya.
DPD Partai Golkar Jawa Barat sudah mendaftarkan 120 orang caleg ke KPU Jawa Barat. Sebanyak 37,5 persen dari jumlah tersebut merupakan caleg perempuan. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi pemenuhan Golkar Jabar terhadap kuota minimal jumlah perempuan dalam daftar caleg.
Melalui kebijakan pakta integritas ini, keberpihakan Golkar Jabar bukan semata pada kuota minimal. Marwah kaum perempuan pun menjadi perhatian khusus dan diformalkan melalui aturan internal Golkar Jabar.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Karawang Sukur Mulyono menegaskan, selain dalam proses rekrutmen caleg yang ketat agar tidak ada mantan narapidana. Dalam proses pembekalan pun ditekankan ketika nanti terpilih, para wakil rakyat dari Golkar tersebut supaya membuat perda atau aturan yang pro terhadap penyelematan lingkungan.
“Di Golkar dari proses rekrutmen sudah ditegaskan. Bukan hanya soal PKPU No 20 Tahun 2018, tapi ketika nanti terpilih harus berkomitmen membuat regulasi yang pro terhadap lingkungan. Sesuai dengan arahan dari arahan Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi,”ujarnya ketika ditemui disela-sela pendaftaran bacaleg di KPU Karawang.(trg/ds)
